Satusuaraexpress.co | Jakarta — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Swasembada Pangan”. Pertemuan ini menjadi wadah penyatuan arah kebijakan guna memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengangkat taraf hidup masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa langkah pemerintah telah berjalan bertahap. Tahun 2025, target swasembada karbohidrat meliputi beras dan jagung telah berhasil dicapai. Untuk tahun 2026, fokus utama dialihkan pada pemenuhan kebutuhan protein hewani dari sektor kelautan, baik hasil tangkapan laut maupun budidaya ikan.
“Pengembangan budidaya direncanakan menyebar merata, mulai dari wilayah Jawa yang memiliki skala luas hingga menjangkau sekitar 40 ribu desa di seluruh nusantara, ” kata Zulkifli, Kamis (2/7/2026).
Salah satu program unggulan yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Menurut Zulkifli, selama ini posisi nelayan lemah dalam tawar-menawar hasil tangkapan. Saat melaut mendapatkan ikan melimpah, begitu tiba di darat mereka terpaksa menjualnya dengan harga murah agar tidak membusuk.
Baca juga : Wamen KKP: Sinergi Lintas Pihak Kunci Keberhasilan Pembangunan di Pantura Jawa
Melalui program ini, pemerintah akan membangun fasilitas pendukung lengkap seperti balai lelang, gudang pendingin (cold storage), dan pabrik es. Jika harga sedang rendah, hasil tangkapan dapat disimpan terlebih dahulu, bahkan bisa dibeli oleh koperasi nelayan untuk disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Tidak hanya swasembada, kita ingin menjadikan Indonesia penghasil ikan terbesar di dunia,” tegasnya.
Target lain yang dicanangkan adalah swasembada garam pada akhir tahun 2027. Selama ini Indonesia masih mengimpor garam dalam jumlah besar. Kini pengelolaan garam telah dipindahkan sepenuhnya ke KKP melalui Peraturan Pemerintah terbaru, sehingga pengendalian dan pengembangannya dapat dilakukan secara terpadu dalam satu komando.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau kerap disapa Titiek Soeharto menegaskan dukungan legislatif terhadap seluruh program tersebut. Sebagai mitra kerja KKP, Komisi IV berkomitmen mendukung dari sisi anggaran, penyempurnaan peraturan, hingga pengawasan lapangan. Khususnya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, sejumlah titik yang sudah terbangun menunjukkan dampak positif bagi perekonomian warga.
“Untuk wilayah yang tidak memiliki garis pantai, dukungan diberikan melalui program tematik seperti bantuan sarana budidaya dan pengembangan tambak ikan, ” ujarnya.
Baca juga : Modernisasi Kapal Perikanan, KKP Buka Rekrutmen untuk 20.000 AKP
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan secara rinci langkah teknis yang akan dijalankan. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan upaya mengangkat harkat dan taraf hidup masyarakat pesisir yang selama puluhan tahun belum tersentuh pembangunan memadai. Seperti halnya irigasi dan bendungan di sektor pertanian, di wilayah pesisir kini disiapkan dermaga yang layak, pasokan bahan bakar bersubsidi, hingga sistem logistik terpadu.
Model yang sudah diterapkan di lokasi percontohan seperti Biak Binyari menunjukkan hasil nyata. Hasil tangkapan yang sebelumnya hanya dijual di pasar lokal, kini dapat diekspor dengan kualitas terjaga melalui jalur distribusi yang lebih luas.
“Pada tahun 2026 ini, KKP menargetkan membangun 1.269 titik kampung nelayan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah, mulai dari yang hanya memerlukan dermaga dan pabrik es hingga yang membutuhkan fasilitas penyimpanan dingin lengkap, ” ungkapnya.
Baca juga : Menteri KKP Selaraskan Pembangunan KNMP Menuju Swasembada Pangan
Selain itu, dikembangkan pula sistem budidaya tematik di tingkat desa untuk menghasilkan ikan bernilai tinggi, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor. Pengembangan skala industri juga dilakukan, termasuk revitalisasi tambak seluas sekitar 78.550 hektare yang rusak parah menjadi lahan produktif baru.
Untuk mendukung peningkatan kualitas dan nilai jual hasil tangkapan, pemerintah juga meluncurkan program modernisasi kapal penangkap ikan. Dari target awal sebanyak 1.582 unit yang didanai melalui pinjaman luar negeri, ditambah rencana pengembangan lebih lanjut, kapal kayu yang selama ini digunakan akan diganti dengan kapal besi berteknologi ramah lingkungan.
“Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil tangkapan sehingga nilai ekspor yang saat ini baru mencapai 6,2 miliar dolar AS per tahun dapat meningkat secara signifikan, ” kata Sakti.
Terkait swasembada garam, strategi yang ditempuh meliputi revitalisasi tambak milik masyarakat, pembangunan pusat produksi modern di wilayah seperti Rote, serta pemanfaatan limbah panas dari pembangkit listrik untuk menghasilkan garam berkualitas industri dan farmasi. Dengan perhitungan yang matang, pemerintah optimis dapat memenuhi kebutuhan nasional dan menghentikan ketergantungan pada impor pada akhir tahun 2027.
“Semua program ini membutuhkan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, kepolisian, DPR, serta seluruh elemen masyarakat. Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, visi swasembada pangan dan kesejahteraan nelayan bukan lagi angan-angan, melainkan kenyataan yang dapat dinikmati bersama,” pungkas Sakti.
