Satusuaraexpress.co | Yogyakarta— Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono melakukan Safari Ramadhan serta pengecekan menyeluruh terhadap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Rute pengecekan dimulai dari Nusa Tenggara Timur, dilanjutkan ke Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur, sebelum saat ini memasuki Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kegiatan ini merupakan bagian dari pembangunan 100 titik KNMP yang sedang berlangsung pada periode tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Komisi IV yang hadir secara langsung untuk melihat perkembangan pembangunan dan merasakan antusiasme yang luar biasa dari para nelayan setempat.
Selain itu, Trenggono juga mengapresiasi Direktur Utama baru Adhi Karya. Sebelumnya terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan keluhan, namun setelah pemimpin baru mengambil alih, banyak perbaikan yang telah dilakukan sesuai dengan janji yang diberikan.
“Alhamdulillah bagus. Jadi saya bilang bagus ya,” ujarnya.
Baca juga : KKP Tingkatkan Pengawasan Mutu Produk Perikanan di Ramadan hingga Idul Fitri 2026
Dalam pembangunan KNMP, terdapat beberapa poin penting yang menjadi fokus utama. Pertama adalah penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), yang telah menjadi bagian dari perencanaan strategis kementerian dan saat ini sedang diupayakan agar dapat segera terealisasi.
“Kedua adalah perihal asuransi nelayan, yang menjadi masukan dari Ketua Komisi IV,” kata Trenggono.
Menteri Trenggono menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengkaji metode yang dapat berkelanjutan tanpa hanya menumpulkan beban pada pemerintah. Konsep yang diusulkan adalah meningkatkan produktivitas sebagai dasar awal dari pemerintah, kemudian pengelolaan berkelanjutan dilakukan oleh koperasi agar para nelayan dapat terdaftar secara mandiri, mengingat pekerjaan mereka memiliki risiko yang tinggi.
Secara umum, berbagai fasilitas pendukung di KNMP telah menunjukkan perkembangan yang baik. Pabrik es yang selama ini menjadi kendala bagi para nelayan kini telah tersedia dengan kualitas yang lebih baik, begitu juga dengan gudang beku. Untuk masalah pemasaran, menteri menjelaskan bahwa tidak perlu bertanya-tanya karena telah dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak offtaker.
Baca juga : KKP Pastikan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Ikan Aman Selama Ramadhan hingga Lebaran 2026
Menurut Menteri Trenggono, program KNMP merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang sangat konsen terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta sektor pangan secara luas. Sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada pangan, program ini mendapat perhatian khusus dari presiden.
“Masyarakat harus berterima kasih kepada Pak Prabowo karena kepeduliannya untuk menyelesaikan pembangunan ini semua,” ujarnya.
Tidak hanya sebatas 100 titik pada tahun ini, rencana pembangunan akan mencakup 1.000 titik, dan pada tahun depan akan terus dilakukan hingga mencapai wilayah-wilayah terpencil sesuai dengan permintaan presiden.
Pada kesempatan yang sama, terkait pembangunan fasilitas bagi komunitas nelayan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Bantul, Titiek Soeharto, menyampaikan sejumlah hal penting terkait perkembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya.
Baca juga : KKP Incar Investasi Biru dari Davos, OIS Bali Disiapkan
Dalam sambutannya, Titiek Soeharto mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Pemerintah Republik Indonesia, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan, atas pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Bantul. Setelah melakukan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas tersebut, ia menyatakan bahwa kampung nelayan dibangun dengan standar modern dan memiliki kualitas yang sangat baik.
“Saya berharap, fasilitas yang telah disiapkan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para nelayan di kawasan Bantul, sekaligus menyampaikan bahwa poin-poin yang mungkin masih memerlukan perbaikan atau penyempurnaan terutama terkait SPBN, akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dan diharapkan dapat segera direalisasikan dengan dukungan dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Titiek.
Selain membahas tentang pembangunan di Bantul, Titiek Soeharto juga menyampaikan hasil kunjungannya ke Kabupaten Gunungkidul beberapa waktu lalu. Di sana, ia menerima keluhan langsung dari para nelayan mengenai permasalahan terkait Benih Bening Lobster (BBL).
Seperti diketahui, ekspor benih bening lobster saat ini dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, kondisi tersebut menyebabkan kesulitan bagi para nelayan lokal yang tidak dapat menjual hasil tangkapan atau budidaya mereka karena adanya larangan tersebut.
“Sementara itu, terdapat kelompok pihak luar baik dari kalangan nelayan maupun pengepul dari daerah lain yang masuk ke wilayah Gunungkidul untuk membeli benih bening lobster tersebut dengan tujuan untuk diselundupkan dan diekspor ke luar negeri,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Titiek dengan tegas meminta perhatian serius dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait permasalahan ini. Ia mengimbau agar kondisi yang tidak adil ini dapat segera ditertibkan, karena para nelayan lokal tidak dapat menikmati manfaat dari hasil kerja mereka sekaligus harus menghadapi risiko jika melakukan penjualan, sementara pihak luar justru dengan leluasa melakukan aktivitas yang melanggar peraturan pemerintah.
