Satusuaraexpress.co | Jakarta — Laksamana TNI (Purn), Didit Herdiawan, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Pengelolaan Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus (BOPPJ), menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan proyek pembangunan besar tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi erat dari berbagai pihak terkait.
Dalam penjelasannya, Didit menekankan bahwa dukungan akademik dan ilmiah menjadi pondasi penting dalam setiap langkah yang diambil. Ia menyebutkan bahwa timnya dibantu oleh berbagai perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi. Di sisi lain, pengembangan dan penerapan teknologi juga mendapat dukungan penuh dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Kerja sama ini telah terjalin selama lebih dari enam bulan, di mana kedua belah pihak saling bertukar gagasan untuk menentukan jenis teknologi yang tepat digunakan. Pendekatan yang diambil adalah menggabungkan teknologi buatan dalam negeri yang telah teruji kemampuannya dengan teknologi dari luar negeri yang memiliki keunggulan tersendiri, sehingga menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, ” terang Didit, Senin (4/5/2026).
Secara geografis, lanjut Didit, proyek pembangunan ini mencakup wilayah sepanjang kurang lebih 575 kilometer di jalur Pantai Utara Jawa, yang merupakan jalur strategis dan padat aktivitas. Panjangnya wilayah yang dibangun membuat proyek ini memiliki skala yang cukup besar dan menantang. Untuk mempercepat proses pelaksanaannya, jalur sepanjang itu dibagi menjadi 15 segmen terpisah.
“Pembagian ini memungkinkan pekerjaan dilakukan secara serentak di berbagai titik, sehingga waktu penyelesaian dapat dioptimalkan, ” ujarnya.
Baca juga : Modernisasi Kapal Perikanan, KKP Buka Rekrutmen untuk 20.000 AKP
Sejalan dengan itu, perencanaan kegiatan peletakan batu pertama program maupun infrastruktur disusun agar berjalan beriringan. Pelaksanaannya pun melibatkan pemerintah daerah di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi, guna memastikan kesesuaian rencana dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat.
Keterlibatan lintas kementerian dan lembaga juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan proyek ini. Berdasarkan Peraturan Presiden yang berlaku, sebanyak 23 kementerian dan lembaga telah terlibat langsung dalam berbagai tahapan kegiatan. Bukti nyata dari kerja sama ini terlihat dari penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan bersama BRIN dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.
Selain itu, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik atau bangunan beton semata, tetapi juga memiliki karakteristik tematik yang menyesuaikan dengan potensi dan keunikan di setiap wilayah. “Di masa mendatang, prinsip kerja sama dengan pemerintah daerah tetap dipegang teguh, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, maupun pengelolaan kawasan setelahnya, ” tuturnya.
Didit juga mengingatkan bahwa kawasan Pantura Jawa bukan sekadar wilayah yang diisi oleh bangunan industri atau kantor pemerintahan, melainkan wilayah yang dihuni oleh masyarakat dan memiliki ekosistem alam yang berharga. Salah satu kelompok masyarakat yang paling erat hubungannya dengan wilayah ini adalah para nelayan, yang kehidupannya sangat bergantung pada kondisi laut dan pesisir.
Oleh karena itu, aspek kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan akan diintegrasikan ke dalam setiap rencana pembangunan. Hal ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, guna memastikan pembangunan tidak hanya membawa kemajuan ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan menjaga keseimbangan alam.
Baca juga : Menteri KKP Selaraskan Pembangunan KNMP Menuju Swasembada Pangan
Mengenai proses perizinan, Didit menjelaskan bahwa setiap langkah diatur secara cermat dan mengacu pada aturan yang berlaku. Untuk kegiatan di wilayah laut, izin yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selain itu, aspek penguasaan tanah dan ruang juga disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta instansi terkait lainnya. Pendekatan ini dilakukan agar seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan cepat dan efisien, namun tetap dilakukan dengan cermat, tertib, dan tidak mengabaikan aspek hukum serta kelayakan lingkungan.
Mengawal Pembangunan Perlindungan Pantura Jawa demi Keberlanjutan Bangsa
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang hadir pada pertemuan kick-off meeting terkait perlindungan, pembangunan, dan pengelolaan Pantai Utara (Pantura) Jawa menambahkan terdapat lima provinsi, dua puluh kabupaten, dan lima kota, di mana jutaan masyarakatnya kini menghadapi dua tantangan besar yang datang bersamaan.
Pertama, terjadinya penurunan permukaan tanah yang bisa mencapai 1 hingga 20 sentimeter setiap tahun jika tidak ada tindakan penanganan yang signifikan. Kedua, ancaman banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut yang terus meningkat seiring waktu.
Baca juga : KKP Mempercepat Target Swasembada Garam 2027 Lewat Tiga Strategi Utama
“Kedua masalah ini tidak hanya mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat, tetapi juga merusak lingkungan serta sarana prasarana yang ada, ” kata pria yang kerap disapa AHY.
Menurut Agus, Pantura Jawa memiliki nilai strategis yang tak terbantahkan bagi perekonomian nasional. Wilayah ini menjadi koridor utama untuk kegiatan ekonomi, industri, transportasi, dan logistik, serta menjadi tempat berdirinya berbagai sentra produksi pangan yang menopang ketahanan pangan negara. Namun, potensi besar ini terancam oleh masuknya air laut ke daratan atau intrusi air laut, yang semakin parah seiring dengan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
“Tidak hanya itu, masalah di wilayah pesisir sering kali diperburuk oleh aktivitas di wilayah hulu yang tidak mematuhi aturan tata ruang dan prinsip keberlanjutan lingkungan, ” ujarnya.
Kondisi ini mendesak adanya langkah nyata untuk menyelamatkan wilayah dan masyarakatnya. Sekitar 17 juta jiwa dari total 52 juta penduduk di sekitar Pantura menggantungkan hidup mereka di wilayah ini, termasuk banyak nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Selain itu, perekonomian di sepanjang Pantura berkontribusi sekitar 23 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sehingga perlindungan terhadap wilayah ini bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi juga soal kelangsungan ekonomi bangsa.
Menyadari urgensi tersebut, upaya penanganan Pantura Jawa menjadi salah satu prioritas utama dalam Asta Cita dan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang tertuang dalam Program Kerja Prioritas Nasional. Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah pembangunan Giant Sea Wall atau sistem perlindungan pantai yang komprehensif, yang kini dijalankan secara progresif.
“Keberadaan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) yang dibentuk pada 25 Agustus 2025 menjadi tonggak penting, karena lembaga ini memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengeksekusi seluruh rencana kerja yang telah disusun,” terangnya.
Baca juga : KKP Sebut Pesawat ATR 42-500 Indonesia Air Transport Dioperasikan untuk Patroli
Dalam pertemuan tersebut, dibahas tidak hanya masalah dan dampaknya, tetapi juga strategi penanganan yang cermat dan berkelanjutan. Para pihak sepakat bahwa solusi yang diterapkan tidak harus selalu berupa bangunan fisik atau infrastruktur keras sepanjang garis pantai. Pendekatan hibrida yang menggabungkan solusi buatan manusia dan solusi alami menjadi pilihan utama.
Salah satu contoh yang disorot adalah pemanfaatan hutan bakau atau mangrove, yang tidak hanya berfungsi sebagai penahan alami terhadap abrasi dan kenaikan air laut, tetapi juga memiliki kemampuan menyerap karbon yang tinggi serta dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar.
Proyek ini merupakan upaya besar yang mengintegrasikan berbagai sektor, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kerja sama antarlembaga. Oleh karena itu, dibentuklah tim kerja yang solid atau super team untuk memastikan setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan berjalan efektif dan terpadu. Mengingat skala dan jangka waktu pelaksanaannya yang bisa mencapai 15 hingga 20 tahun, pendanaan untuk proyek ini juga disiapkan dari berbagai sumber.
Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah juga membuka peluang kerja sama investasi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan semangat saling menguntungkan dan berkelanjutan.
Di akhir penyampaiannya, Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa pertemuan ini adalah langkah awal yang harus dijaga semangatnya oleh seluruh pihak. Penting juga untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang alasan mengapa upaya ini harus segera dilakukan, serta berbagai dampak dan solusi yang akan dijalankan.
“Semua pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kinerja BOPPJ di bawah pimpinan Laksamana Didit, serta berjanji untuk bekerja sama mengatasi setiap tantangan yang muncul demi terwujudnya Pantura Jawa yang aman, makmur, dan berkelanjutan,” tutupnya.
