Satusuaraexpress.co | Jakarta — Tahun 2026 menjadi titik balik penting bagi dunia pendidikan nasional Indonesia, mengingat pemerintah telah resmi mengubah total skema rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) untuk profesi pendidik.
Kebijakan yang diumumkan adalah penghapusan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru dan dosen mulai tahun tersebut, dengan jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai satu-satunya pintu masuk bagi calon guru dan dosen ASN.
Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pelaksanaannya dipastikan berlaku pada siklus rekrutmen ASN tahun 2026, dan dikonfirmasi sebagai kebijakan permanen yang dirancang untuk lima tahun ke depan, artinya tidak akan ada lagi seleksi PPPK khusus untuk formasi guru dan dosen.
Selama ini, PPPK dikenal sebagai ASN dengan status kontrak, dengan masa kerja berkisar antara satu hingga lima tahun yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Namun, skema kontrak ini dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga pendidik, berbeda dengan PNS yang memiliki status permanen hingga pensiun. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu fokus guru dan dosen dalam menjalankan tugas utama mereka, sehingga kebijakan penghapusan PPPK diarahkan untuk memberikan kepastian dan ketenangan kerja.
Baca juga : Pejabat Pajak Jakarta Utara Terjaring OTT KPK, 5 Orang Ditetapkan Tersangka
Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Jendikti), Sri Suning Kusumawardani, menyebutkan bahwa pihaknya telah diminta menyusun kebutuhan formasi dosen PNS untuk lima tahun ke depan, yang akan menjadi dasar pelaksanaan rekrutmen melalui jalur CPNS. Selain itu, pemerintah juga akan mengangkat guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap mulai 2026, agar mereka mendapatkan hak dan jaminan yang setara.
Rekrutmen CPNS 2026 sendiri akan mengusung prinsip “zero growth”, di mana rekrutmen hanya dilakukan untuk menggantikan pegawai yang pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri, serta mengisi jabatan fungsional krusial.
“Bidang pendidikan termasuk dalam prioritas utama, dengan perkiraan formasi yang cukup besar. Calon pelamar diperkirakan akan mengikuti seleksi pada kuartal ketiga tahun 2026 melalui sistem Computer Assisted Test (CAT), dengan tahapan meliputi seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)”, ujarnya, Selasa (13/1/2026).
Bagi calon guru dan dosen, perubahan ini menuntut penyesuaian strategi. Persiapan yang sebelumnya difokuskan pada seleksi PPPK kini harus dialihkan ke CPNS, dengan memahami skema baru, menyusun strategi belajar sesuai materi dan pola soal seleksi nasional, serta memanfaatkan peluang untuk meraih status PNS yang memberikan jaminan karier hingga pensiun.
Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, dengan harapan tenaga pendidik dapat mengabdikan diri secara maksimal tanpa dibayangi ketidakpastian.
