Jakarta, Satusuaraexpress.co – Heru Budi Hartono, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, bersama ratusan warga secara daring mengikuti acara penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat se Indonesia yang digelar dari Istana Negara, Kamis (1/12/2022).
Ketua DPRD DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dan Dwi Budi Martono juga turut hadir saat digelar acara penyerahan sertifikat di Balai Agung yang digelar secara daring. Seperti dilansir Harian Terbit.
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, sebanyak 160 orang mewakili warga Jakarta diundang menyaksikan acara penyerahan sertifikat untuk rakyat oleh Presiden RI di Istana Negara yang disuarakan secara daring serta digelar serentak di 33 Provinsi se Indonesia.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kanwil BPN yang telah memberikan sertifikat PTSL bagi warga Jakarta,” ujar Heru Budi Hartono, Kamis (1/12/2022).
Sementara itu Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, Dwi Budi Hartono menjelaskan, pihaknya telah merampungkan target yang ditetapkan oleh Kementerian ART/BPN sebanyak 1,6 juta sertifikat sejak tahun 2019.
“Hingga tahun 2022, kami telah berhasil menerbitkan sebanyak 1,8 juta sertipikat tanah bagi warga Jakarta. Sehingga telah melebihi target,” katanya.
Dia mengungkapkan, Kanwil BPN DKI Jakarta tidak memiliki data jumlah bidang tanah di Jakarta yang hingga saat ini belum bersertifikat.
“Namun, beberapa yang ditemukan di lapangan lahan yang belum bersertifikat disebabkan aset milik instansi lain atau tidak mampu membayar retrebusi karena status lahan kotapraja. Persoalan ini kami sampaikan kepada gubernur untuk mencari solusi,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kanwil BPN DKI Jakarta menerima anggaran hibah dari Pemprov DKI Jakarta untuk penerbitan sebanyak 5.000 sertifikat tanah.
“Tahun depan juga akan diberikan lagi dana hibah untuk penyelesaian sertifkat tanah bagi warga Jakarta,” tambahnya.
Penyerahan sertifikat tanah hasil redistribusi ini merupakan momentum yang sangat penting agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Hal ini tentunya menunjukkan komitmen pemerintah dalam proses percepatan pendaftaran tanah di Indonesia melalui PTSL. Karena melalui program PTSL masyarakat diberikan kemudahan-kemudahan sesuai dengan surat-surat yang dimilikinya.
Perlu diketahui sertifikat yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo total sebanyak 1.552.450 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat dari 33 provinsi di Indonesia, terdiri atas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejumlah 1.432.751 sertifikat dan redistribusi lahan sejumlah 119.699 sertifikat. (Asik)
