Satusuaraexpress.co | Jakarta — Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat terus bergerak maju dengan mengadopsi teknologi digital sebagai fondasi utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui sistem pembaruan data yang akurat dan dapat diakses secara real-time, pemerintah daerah kini memiliki gambaran yang jelas dan terkini mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menegaskan bahwa pendekatan konvensional sudah tidak lagi relevan dengan tantangan zaman. Penanganan masalah kemiskinan kini harus berbasis pada data yang valid dan selalu diperbarui.
“Data harus terus diperbarui. Kita harus tahu secara pasti siapa yang masih masuk kategori miskin dan siapa yang sudah ‘naik kelas’. Fokus utama kita saat ini adalah warga yang berada di kategori Desil 4 ke bawah,” ujar Iin, Selasa (14/4/2026).
Untuk mendukung transparansi dan aksesibilitas informasi, data kemiskinan tersebut dapat diakses publik melalui portal resmi jakbarkota.bps.go.id. Pemkot Jakarta Barat membagi strategi penanganan kemiskinan menjadi dua pilar utama yang saling melengkapi, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Iin menekankan bahwa program bantuan tidak boleh hanya berhenti pada pemberian bantuan sosial (bansos) atau Pemberian Makanan Tambahan (PMT) semata.
“Program kita harus seimbang. Selain pemenuhan kebutuhan dasar bagi balita dan lansia, warga harus dibekali dengan pelatihan soft skill dan hard skill melalui Sudin Nakertransgi dan UMKM serta sektor terkait lainnya. Tujuannya agar mereka memiliki kemandirian ekonomi,” tambahnya.
Pendekatan ini dirancang agar warga tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga mampu bangkit dan memiliki daya saing di pasar kerja maupun dunia usaha. Menghadapi masalah yang bersifat multidimensi seperti stunting, pengangguran, hingga perbaikan hunian tidak layak di kawasan padat penduduk seperti Tambora, Iin menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor. Pemerintah tidak dapat bergerak sendirian, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
“Penanggulangan kemiskinan adalah kerja kolektif. Kita harus menggandeng sektor swasta melalui CSR, akademisi, yayasan, hingga LSM. Untuk masalah lahan atau hunian yang di luar kewenangan kota, kita akan terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah provinsi,” paparnya.
Baca juga : Tak Kenal Lelah, Iin Mutmainnah Turun ke Lapangan Pastikan Keselamatan Warga Terdampak Cuaca Ekstrem
Untuk memastikan efektivitas program, Suban Perencanaan Pembangunan Daerah (Subanpenda) ditugaskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) anggaran secara ketat. Hal ini penting untuk menghasilkan laporan capaian yang konkret mengenai jumlah warga yang berhasil keluar dari zona kemiskinan. Sebagai tindak lanjut, seluruh camat dan lurah kini diwajibkan melaporkan progres setiap triwulan.
“Kebijakan yang telah diterapkan selama ini mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Jakarta Barat mencatatkan tren positif dengan penurunan dari 3,94 persen pada Maret 2024 menjadi 3,91 persen pada Maret 2025,” ujarnya.
Dengan dukungan data digital yang akurat dan strategi intervensi yang tepat, Pemkot Jakarta Barat optimistis bahwa angka kemiskinan ini akan terus ditekan secara signifikan sepanjang tahun 2026, mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.
