Satusuaraexpress.co | Jakarta — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi salah satu pilar penting dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada tahun 2026, pemerintah memberikan kepastian bahwa tarif iuran untuk seluruh kelas kepesertaan tidak akan mengalami perubahan, dengan ketentuan yang berlaku mulai 1 Januari 2026 dan tetap mengacu pada tarif yang sedang berjalan saat ini.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menaikkan iuran didasarkan pada pertimbangan kondisi ekonomi nasional. Selama pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran rata-rata satu dekade terakhir, yakni sekitar 5%, pemerintah belum akan melakukan penyesuaian terhadap iuran BPJS Kesehatan.
Baca juga : Pemutusan Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI Secara Tiba-Tiba: Ancaman Bagi Nyawa Pasien Cuci Darah
Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir memang terjaga di atas 5%, meskipun sempat mengalami fluktuasi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020.
Menurut Menteri Purbaya, penyesuaian iuran baru akan dipertimbangkan jika ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi dan berkelanjutan, khususnya melampaui angka 6%. Kondisi tersebut dianggap sebagai prasyarat agar daya beli dan kapasitas ekonomi masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
“Dalam pengertian tumbuhnya ada 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Kalau sekarang belum. Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5% gimana?” ujarnya kepada awak media.
Ia menambahkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi pada 2026 benar-benar melampaui angka 6%, pemerintah akan melakukan penilaian ulang terkait kemampuan masyarakat untuk ikut menanggung penyesuaian iuran bersama negara. Namun, hingga saat ini kebijakan penyesuaian iuran belum masuk dalam agenda pemerintah.
Baca juga : Klaim Fiktif JKK BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014-2024 Rugikan Negara Sebesar Rp 22 Miliar
Tarif iuran yang berlaku pada 2026 akan sama dengan saat ini. Bagi peserta mandiri kelas 1, iuran ditetapkan sebesar Rp150.000 per orang per bulan. Peserta kelas 2 dikenakan iuran Rp100.000 per bulan, sedangkan kelas 3 sebesar Rp42.000 per bulan, dengan sebagian iuran kelas 3 masih mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Selain itu, terdapat juga kategori peserta lainnya seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung penuh oleh pemerintah, serta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang iurannya dihitung sebesar 5% dari gaji bulanan dengan pembagian 4% oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta.
Stabilitas tarif iuran ini dinilai penting untuk menjaga akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di tengah upaya mendorong pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ke depan, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan iuran BPJS Kesehatan akan selalu mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara, kualitas layanan kesehatan yang diberikan, serta kemampuan ekonomi masyarakat secara luas.
