Satusuaraexpress.co | Jakarta – Peluncuran Danantara, entitas Superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang mengelola aset strategis senilai lebih dari Rp 14.000 triliun, dinilai sebagai titik balik sejarah ekonomi-politik Indonesia. Komisaris PT Pelindo (Persero), Arief Poyuono, menyebut pembentukan lembaga ini sebagai langkah mutlak untuk mengubah posisi Indonesia dari sekadar pasar pasif menjadi aktor ekonomi geostrategis.
Dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (5/12/2025), Arief menekankan bahwa perdebatan mengenai Danantara tidak boleh dikerdilkan hanya sebatas isu administrasi pengelolaan BUMN.
“Publik menaruh harapan besar agar Danantara menjadi peluang emas untuk mengakhiri fragmentasi BUMN dan memperkuat kedaulatan ekonomi. Ini adalah lompatan struktural serupa dengan negara-negara maju yang menggunakan Sovereign Wealth Fund (SWF) sebagai instrumen geopolitik,” tegas mantan Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut.
Pergeseran Menuju Developmental Strategic State
Arief membedah urgensi Danantara dari perspektif keterbatasan fiskal. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkisar Rp 3.300 triliun tidak lagi memadai untuk menopang agenda raksasa nasional seperti hilirisasi mineral, transisi energi bersih, hingga digitalisasi.
“Negara kini tidak punya pilihan kecuali masuk ke pasar sebagai investor strategis, bukan penonton. Secara teori, ini adalah pergeseran dari liberal regulatory state (negara pengatur) menuju developmental strategic state (negara penggerak pembangunan),” jelas Arief.
Konsolidasi entitas raksasa seperti BRI, Mandiri, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID di bawah payung Danantara dinilai sebagai fondasi untuk membentuk kekuatan kapital yang mampu bersaing di tengah polarisasi ekonomi global, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Tiga Pilar Strategis Danantara
Arief Poyuono menguraikan tiga tujuan strategis utama yang harus dicapai melalui Danantara:
Ketahanan Energi dan Hilirisasi Total Danantara diproyeksikan menjadi kunci kedaulatan energi. Dengan kontrol atas mineral strategis (nikel, bauksit, tembaga) di bawah MIND ID, Danantara harus memastikan hilirisasi tidak berhenti di level smelter, melainkan berlanjut hingga manufaktur teknologi tinggi seperti baterai dan kendaraan listrik (EV).
Kedaulatan Teknologi dan Data Di era perang teknologi, Danantara melalui Telkom didorong untuk memimpin investasi infrastruktur digital, mulai dari pusat data nasional (national data center), komputasi awan yang berdaulat (sovereign cloud), hingga pengembangan kecerdasan buatan (AI) domestik.
Membangun Kapabilitas Strategis (Sovereign Strategic Capabilities) Lembaga ini berfungsi mengubah paradigma ekonomi nasional. “Jika kita tidak punya instrumen kapital strategis, kita akan terus menjadi pasar. Danantara memberi kesempatan membalik posisi itu: dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen nilai tambah,” ujarnya.
Kendati menyuarakan optimisme, Arief tidak menutup mata terhadap kritik tajam dari para ekonom dan akademisi. Isu transparansi sumber pembiayaan, risiko tumpang tindih mandat dengan kementerian, serta potensi konsentrasi kekuasaan ekonomi yang berlebihan menjadi sorotan serius.
Menanggapi hal tersebut, Arief menyerukan sikap “optimisme rasional”. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, independen, dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek.
“Keseimbangan adalah kunci. Membangun kekuatan tanpa membuka ruang penyalahgunaan. Melalui Danantara, Presiden Prabowo Subianto berupaya memastikan aset strategis menjadi pendorong produktivitas,” paparnya.
Arief menutup pernyataannya dengan mengajak publik untuk menjadi pengawas yang kritis namun konstruktif. “Di tangan publik yang cerdas dan berdaulat, Danantara dapat menjadi kendaraan sejarah yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, mandiri, dan bermartabat,” pungkasnya.
[]
