SSE | Jakarta – Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri bersama Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) semakin memantapkan langkah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama yang digelar di Best Western Premier The Hive, Jakarta Timur, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan yang dihadiri Kabaharkam Polri Komisaris Jenderal Polisi Karyoto, Bupati Indramayu Lucky Hakim, Bupati Sukabumi Asep Japar, Pembina Koperasi Bareng Bareng Sugih H. Mulyadi, dan Sekjen FKDB Hikmat Taufik itu menjadi forum untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja sama sekaligus menyusun langkah strategis guna memperkuat implementasi program ketahanan pangan di berbagai daerah.
Forum tersebut menegaskan komitmen Baharkam Polri dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Polri Perkuat Peran sebagai Pendamping Masyarakat
Dalam sambutannya, Komjen Pol Karyoto menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam program ketahanan pangan bukan hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam mendukung keberhasilan sektor pertanian.
Menurutnya, berbagai keberhasilan peningkatan stok pangan nasional harus dijaga melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat hingga para petani.
Ia menilai tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah semakin berkurangnya lahan produktif akibat pembangunan permukiman serta meningkatnya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan jumlah penduduk.
“Kita harus memikirkan pembangunan yang terintegrasi. Pertanian tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus didukung sektor perumahan, pekerjaan umum, irigasi, dan pemerintah daerah agar lahan pertanian tetap terjaga,” ujar Karyoto.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya meningkatkan kesejahteraan petani agar sektor pertanian tetap menjadi profesi yang menjanjikan.
Menurutnya, biaya produksi yang tinggi harus diimbangi dengan hasil panen yang memberikan keuntungan layak sehingga masyarakat tetap tertarik mengembangkan usaha pertanian.
Bhabinkamtibmas Diminta Aktif Dampingi Petani
Kabaharkam juga menginstruksikan agar jajaran Bhabinkamtibmas terus hadir mendampingi masyarakat desa, termasuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program ketahanan pangan.
Pendampingan tersebut mencakup penyelesaian konflik sosial, sengketa lahan, hingga menjembatani aspirasi petani kepada pemerintah agar berbagai kendala dapat segera ditindaklanjuti.
Ia berharap forum evaluasi ini menghasilkan formulasi terbaik dalam meningkatkan efektivitas kerja sama antara Baharkam Polri dan FKDB sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Indramayu Jadi Contoh Kolaborasi Ketahanan Pangan
Dalam kesempatan tersebut, Pembina Koperasi Bareng Bareng Sugih Indramayu H. Mulyadi memaparkan perkembangan program budidaya jagung dan kedelai yang telah dijalankan bersama FKDB.
Ia menjelaskan keberhasilan panen jagung sebelumnya menunjukkan bahwa pendampingan yang tepat mampu meningkatkan produktivitas petani. Saat ini, pihaknya sedang mengembangkan budidaya kedelai di lahan seluas 210 hektare dengan target perluasan hingga 1.000 hektare.
Namun, menurutnya, persoalan terbesar yang masih dihadapi petani adalah keterbatasan air irigasi.
Air harus dipompa dari sungai dengan jarak sekitar tiga kilometer sehingga membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Selain itu, petani juga menghadapi kesulitan memperoleh pupuk subsidi serta pengendalian gulma dan hama tanaman.
Meski demikian, Mulyadi optimistis target produksi dapat tercapai apabila pendampingan dari Baharkam Polri, FKDB, dan berbagai instansi terus dilakukan secara berkelanjutan.
Ia berharap kegiatan tidak berhenti pada seremoni penanaman, tetapi diwujudkan melalui pendampingan rutin di lapangan agar setiap persoalan petani dapat segera diselesaikan.
Lucky Hakim: Harapan Baru bagi Petani
Bupati Indramayu Lucky Hakim mengapresiasi keterlibatan Baharkam Polri dalam mendukung pengembangan sektor pertanian di daerahnya.
Ia menjelaskan bahwa Indramayu merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Indonesia dengan luas lahan sawah sekitar 94 ribu hektare. Potensi tersebut masih dapat ditingkatkan apabila persoalan irigasi dan pengelolaan sumber air dapat diselesaikan.
Menurut Lucky, kekeringan yang terjadi akibat musim kemarau membuat banyak petani mengalami kesulitan bahkan gagal tanam.
Ia mengaku kerap menyaksikan langsung kesedihan para petani yang kehilangan harapan akibat tanaman mati karena kekurangan air.
Oleh karena itu, kehadiran Baharkam Polri dan FKDB dinilai menjadi suntikan semangat baru bagi masyarakat karena menunjukkan bahwa negara hadir mendampingi petani, mulai dari proses penanaman hingga pemasaran hasil panen.
Lucky juga berharap kolaborasi tersebut dapat diperluas untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan agraria yang berpotensi memicu konflik di kawasan pertanian.
Melalui evaluasi kerja sama ini, Baharkam Polri dan FKDB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat kesejahteraan petani, serta mengawal terwujudnya ketahanan pangan nasional sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
(go)
