Satusuaraexpress.co | Bogor — Suasana kerja sama dan komitmen melandasi pelaksanaan pembukaan Kick Off Persiapan Evaluasi Pemerintahan Digital Kota Bogor Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Paseban Sri Bima, lingkungan Balai Kota Bogor, tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi.
Acara ini menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Denny Mulyadi menyampaikan sejumlah catatan mendalam terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah berjalan. Ia menekankan bahwa transformasi digital bukanlah proses yang selesai dalam satu tahap, melainkan memerlukan perbaikan berkelanjutan mengikuti laju perkembangan zaman.
Salah satu fokus utamanya adalah penyempurnaan berbagai aplikasi yang telah dibangun, dengan menempatkan data sebagai fondasi utama agar sistem yang ada tetap relevan dan andal di tengah dinamika teknologi informasi yang terus berubah.
Baca juga : Menata Aliran Air, Langkah Nyata Kurangi Risiko Banjir di Kabupaten Bogor
“Saya berharap kegiatan ini mampu menjadi pemicu dan pemacu bagi Kota Bogor untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Denny, Rabu (24/6/2026).
Ia menegaskan bahwa perubahan dari sistem manual menuju sistem digital harus dapat diukur secara jelas, baik dari segi efektivitas maupun manfaat yang dirasakan langsung oleh aparat dan masyarakat. Tidak cukup hanya sekadar berpindah bentuk, melainkan harus memberikan dampak positif yang terlihat dan terasa.
Lebih lanjut, Denny menyatakan kesiapan Kota Bogor untuk menjadi pelopor dalam pengembangan sistem pemerintahan digital. Secara khusus, ia menyoroti upaya penyempurnaan aplikasi Srikandi agar tampil lebih sederhana, ringan, dan mudah dioperasikan oleh semua pengguna.
Di tengah banyaknya aplikasi yang dikembangkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, ia melihat perlunya arah yang jelas menuju integrasi sistem. Dengan begitu, penggunaan teknologi tidak lagi terpisah-pisah, melainkan berjalan saling terhubung sehingga proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien.
Baca juga : BPS Kota Bogor Mulai Sensus Ekonomi 2026, Pendataan Perdana Dilakukan ke Wali Kota
Denny juga menekankan pentingnya respons yang cepat terhadap setiap usulan perbaikan yang dinilai relevan dengan kebutuhan terkini. “Kondisi saat ini menuntut adanya penyempurnaan agar proses kerja semakin optimal,” katanya.
Ia menyadari adanya tantangan tersendiri, di satu sisi terdapat kewajiban menggunakan aplikasi standar dari pemerintah pusat, namun di sisi lain daerah juga membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas melalui fitur yang lebih adaptif.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya komunikasi yang baik dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, agar kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan yang ada di lapangan.
Baca juga : Penataan Perlintasan Sebidang Kereta Api, Kota Bogor Menjadi Prioritas
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Rudiyana, dalam laporannya menyampaikan gambaran pencapaian yang telah diraih. Saat ini, nilai SPBE Kota Bogor berada pada angka 4,08, yang menandakan penerapan sistem pemerintahan digital sudah berada pada tingkat yang cukup baik.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah indikator penilaian yang perlu ditingkatkan secara bersama-sama, terutama pada aspek-aspek yang pencapaiannya masih terbilang rendah.
Rudiyana juga mengingatkan bahwa dalam setiap tahap pengembangan maupun penyempurnaan aplikasi, tiga aspek utama harus selalu menjadi perhatian utama: keamanan sistem agar data tetap terjaga, manfaat yang jelas bagi pengguna, serta dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Dengan memperkuat ketiga hal tersebut, diharapkan evaluasi tahun 2026 nanti dapat membawa Kota Bogor menuju kualitas pemerintahan digital yang lebih maju, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, ” tutupnya.
