Satusuaraexpress.co | Bogor — Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah pusat dalam melaksanakan penataan perlintasan sebidang kereta api di seluruh Indonesia. Salah satu daerah yang menjadi fokus utama penanganan adalah Kota Bogor, dengan sejumlah titik rawan yang mendapatkan perhatian khusus, yakni perlintasan di Jalan MA Salmun dan kawasan Kebon Pedes.
Pernyataan ini disampaikan secara langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Stasiun Bogor. Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan bahwa upaya perbaikan ini didukung oleh ketersediaan anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat.
“Presiden telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk membenahi seluruh perlintasan sebidang di Indonesia, dan Kota Bogor menjadi salah satu wilayah prioritas. Nantinya akan dibangun sarana penghubung seperti flyover dan underpass untuk mengatasi permasalahan yang ada,” ujar Hamka, Senin (15/6/2026).
Kunjungan ini dilakukan guna meninjau langsung kondisi di lapangan, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama. Khususnya di perlintasan Jalan MA Salmun, tim menilai bahwa penataan menyeluruh sangat dibutuhkan.
Baca juga : Rekrut 848 Anak, Upaya Pemkot Bogor Tekan Angka Putus Sekolah Lewat Pendidikan Nonformal
“Perlintasan sebidang ini menjadi fokus pembahasan kami bersama pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan seluruh unsur terkait. Kami ingin memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warga,” tambahnya.
Hamka juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai rencana. Keselamatan masyarakat, kata dia, merupakan prioritas utama sebagaimana arahan Presiden. Dalam pelaksanaannya, tugas dan tanggung jawab akan dibagi secara terkoordinasi antarinstansi.
“Di sektor transportasi, keselamatan perjalanan kereta api harus terjamin sepenuhnya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Danantara melalui program tanggung jawab sosial, Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur, serta Kementerian Perhubungan akan bekerja sama secara sinergis,” jelasnya.
Agar pelaksanaannya terarah dan terukur, Komisi V DPR RI juga meminta disusunnya peta jalan atau road map yang mencakup evaluasi penyelesaian selama tiga tahun terakhir serta rencana tindak lanjut dalam lima tahun ke depan. Langkah ini dianggap penting untuk mencegah risiko kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil.
Baca juga : Hadiri Pameran Pesona Pusaka Nusantara, Walikota Bogor Dorong Pasar Gembrong Jadi Pusat Kebudayaan
“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar. Oleh sebab itu, dibutuhkan panduan yang jelas dan terperinci,” tegas Hamka.
Menyambut baik rencana tersebut, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan bahwa usulan penataan di Jalan MA Salmun telah masuk dalam daftar rencana intervensi pemerintah pusat untuk tahun 2027. Beberapa opsi yang dipertimbangkan meliputi pembangunan underpass, flyover, hingga peningkatan sistem palang pintu kereta api.
Ia juga menyampaikan harapan yang sama untuk kawasan Kebon Pedes, yang dinilai membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kebon Pedes juga menjadi prioritas kami, sehingga membutuhkan bantuan intervensi dari berbagai pihak. Saat ini, proyek penataan di sana sudah memasuki tahap penyusunan Rencana Teknis Terperinci atau DED di bawah Kementerian Pekerjaan Umum,” ungkap Jenal.
Baca juga : Pemkot Bogor Genjot Normalisasi Drainase Atasi Banjir Pascahujan Deras
Proyek di Kebon Pedes diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp350 miliar, yang mencakup biaya pembebasan lahan hingga proses pembangunan fisik. Mengingat nilainya yang cukup besar, skema pembiayaan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjadi solusi yang dianggap paling memungkinkan.
Sementara itu, untuk penataan di Jalan MA Salmun, kepastian pelaksanaan sudah didapatkan. Pekerjaan pembangunan dijadwalkan akan dimulai pada tahun depan, sekaligus menjawab kekhawatiran warga terkait isu yang sempat beredar mengenai rencana penutupan total perlintasan tersebut.
“Yang akan dibangun adalah flyover, dan kami sudah melihat langsung kondisi lapangan serta akses warga yang sangat vital. Jadi tidak akan ditutup sepenuhnya, melainkan disiapkan jalur layang khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua,” jelas Jenal.
Sebagai bentuk manfaat tambahan bagi masyarakat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga berencana menyerap tenaga kerja lokal. Warga Kota Bogor, terutama yang berada dalam kelompok tingkat kesejahteraan 1 hingga 5 dan belum memiliki pekerjaan, akan diberi kesempatan untuk mengisi posisi sebagai petugas penjaga palang pintu kereta api.
Dengan demikian, program penataan ini tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur dan peningkatan keselamatan, tetapi juga turut memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi warga sekitar.
