Satusuaraexpress.co | Jakarta — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memberikan tanggapan terkait isu pencopotan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman. Langkah penggantian jabatan ini dikaitkan dengan persoalan pelolosan anggaran pengadaan sebanyak 21.801 unit motor listrik yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketika ditemui awak media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/5/2026), Purbaya memberikan jawaban yang menegaskan keterkaitan hal tersebut dengan pergantian pejabat.
“(Dirjen Anggaran dicopot karena) motor MBG, mungkin, Anda tebak saja sendiri,” ujarnya secara singkat namun tegas kepada para wartawan yang hadir.
Sebagaimana telah diketahui, keputusan untuk mencopot Luky Alfirman dari jabatannya sebagai Dirjen Anggaran telah ditegakkan sejak 21 April 2026. Pada tanggal yang sama, Menteri Purbaya juga memberhentikan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Kacaribu, dari posisinya.
Pergantian dua pejabat tinggi ini sempat menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik dan pengamat keuangan negara, hingga akhirnya isu pengadaan kendaraan listrik ini muncul sebagai latar belakang utama.
Baca juga : Video Motor Listrik Berlogo BGN Viral, Klaim Dukung MBG Memicu Perdebatan
Sebelum memberikan pernyataan terbaru ini, Purbaya telah mengaku merasa “kecolongan” atas terealisasinya anggaran pengadaan motor listrik oleh BGN untuk program MBG tersebut.
Ia menegaskan bahwa sebenarnya ia telah menolak rencana pengadaan barang tersebut sejak tahun sebelumnya, namun alokasi dana tetap dapat dicairkan.
Menurut penjelasannya, hal ini bisa terjadi karena adanya celah keamanan dan kekurangan dalam sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
Pernyataan lebih rinci disampaikan Purbaya saat konferensi pers APBN KiTA di kantornya pada Selasa (5/5/2026). Ia menyebutkan bahwa perangkat lunak atau software yang digunakan dalam pengelolaan anggaran milik Dirjen Anggaran memiliki kelemahan yang memungkinkan terjadinya kebocoran atau pelolosan anggaran yang seharusnya tidak disetujui.
“Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin tuh. Kamu kebobolan kan? Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi saya tolak. Pokoknya ada kebocoran dari acara tertentu malah melewati itu sehingga softwarenya tidak terdeteksi ya, sehingga sempat keluar. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita kurangi semaksimal mungkin,” jelas Purbaya saat itu.
Baca juga : Total Utang Pemerintah Mendekati Angka Rp10.000 Triliun, Masih Dalam Batas Aman
Lebih jauh, Purbaya menyinggung bahwa sistem yang bernama SPPG tersebut merupakan buatan dari pihak yang saat ini dicopot jabatannya. Hal inilah yang membuat keputusan perombakan pejabat menjadi langkah yang ditempuh, sekaligus disertai perbaikan sistem agar kesalahan serupa tidak terulang.
“Dalam pengertian Pak Dirjen Anggaran akan lihat apakah belanjanya ada yang aneh-aneh apa enggak ya dengan software yang lebih baik lagi. Dulu kan Anda yang bikin softwarenya kan, kok bisa bobol kita? Jadi yang bikin software SPPG itu dia, makanya saya dibobol sama dia. Tapi sekarang kita perbaiki,” tambah Purbaya, menegaskan bahwa perbaikan sistem pengawasan anggaran kini menjadi prioritas utama agar pengelolaan keuangan negara berjalan lebih ketat dan akuntabel.
Dengan adanya pernyataan ini, alasan di balik pencopotan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan semakin jelas dikaitkan dengan upaya pembenahan sistem dan pengawasan, guna memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan tepat sasaran sesuai rencana yang telah disetujui.
