Satusuaraexpress.co | Bogor — Kota Bogor mencatat data yang cukup mengkhawatirkan terkait kesehatan warganya pada tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, prevalensi hipertensi atau darah tinggi di wilayah ini mencapai 9,97 persen.
Angka ini ternyata melampaui target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor, yaitu sebesar 8,4 persen. Kondisi ini menjadi sorotan serius dari berbagai pihak, terutama anggota DPRD yang membidangi urusan kesehatan.
Dedi Mulyono, Anggota DPRD Kota Bogor dari Komisi IV, menilai lonjakan angka tersebut sebagai sinyal peringatan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Menurutnya, data yang tercantum dalam LKPJ menunjukkan bahwa program pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor belum berjalan secara optimal dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Hipertensi sering kali tidak disadari oleh penderitanya, sehingga penyakit ini menjadi ancaman yang nyata dan serius bagi kesehatan warga Kota Bogor, ” Dedi, Rabu (29/4/2026).
Kekhawatiran Dedi bukan tanpa alasan. Merujuk pada data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, hipertensi menempati posisi keempat sebagai faktor risiko penyebab kematian tertinggi di Indonesia dengan persentase mencapai 10,2 persen.
Baca juga : Penertiban Angkot Tua di Kota Bogor Dilanjutkan, Perwali Segera Difinalisasi
“Hipertensi itu adalah pembunuh diam-diam. Banyak warga yang tidak menyadari bahwa tekanan darahnya sudah berada di tingkat tinggi. Jika angka prevalensi sudah mencapai 9,97 persen dan terus meningkat, kita wajib khawatir akan risiko terjadinya penyakit berat seperti stroke dan serangan jantung di masa mendatang,” ungkapnya.
Menyikapi kondisi tersebut, legislator yang fokus pada urusan kesehatan ini mendorong Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk segera memperluas program skrining hipertensi, baik melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maupun Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Sebagai informasi, saat ini Kota Bogor memiliki sebanyak 25 Puskesmas dan 983 Posyandu yang tersebar di enam kecamatan serta 68 kelurahan.
Namun, menurut Dedi, kapasitas fasilitas dan pelayanan skrining yang ada saat ini belum cukup untuk menjangkau seluruh warga secara merata.
“Saya sangat mendorong Dinas Kesehatan untuk memanfaatkan keberadaan 983 Posyandu ini sebagai garda terdepan dalam upaya deteksi dini kasus hipertensi. Para kader Posyandu perlu diberikan pelatihan yang memadai dan dilengkapi dengan alat pengukur tekanan darah yang layak digunakan. Selama ini, peran Posyandu kerap kali hanya terfokus pada pelayanan bagi ibu dan anak, padahal potensinya jauh lebih besar untuk menjangkau masalah kesehatan lain,” tegasnya.
Baca juga : Memperingati Hari Bumi, Pemkot Bogor Bersihkan Sungai Ciliwung
Hal lain yang juga menjadi sorotan adalah kenyataan bahwa hingga tahun 2025, masih terdapat 483 Posyandu yang belum mendapatkan perlengkapan lengkap atau yang biasa disebut posyandu kit. Padahal, alat pengukur tekanan darah merupakan salah satu komponen utama dan paling penting dalam perlengkapan tersebut untuk mendeteksi kasus hipertensi sejak dini.
Untuk mengatasi masalah ini, Dedi mengusulkan tiga langkah strategis yang dinilainya perlu segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor. Langkah pertama adalah memperluas jangkauan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Selama ini, program tersebut baru bisa menjangkau sekitar 49,52 persen warga, sehingga perlu diperluas dengan penekanan khusus pada skrining kasus hipertensi.
Langkah kedua adalah mengalokasikan anggaran tambahan khusus untuk pengadaan alat pengukur tekanan darah jenis digital di seluruh Posyandu dan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM). Dengan ketersediaan alat yang memadai, pemeriksaan tekanan darah bisa dilakukan secara rutin setiap bulan dan menjangkau lebih banyak warga.
Langkah ketiga adalah melaksanakan kampanye edukasi mengenai gaya hidup sehat dengan konsep CERDIK secara luas dan masif. Konsep ini terdiri dari enam poin utama, yaitu Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan kebiasaan merokok dan asap rokok, Rajin melakukan aktivitas fisik, menerapkan Diet yang seimbang, beristirahat dengan cukup, serta mampu Mengelola stres dengan baik.
Kampanye ini diharapkan bisa disebarkan melalui berbagai saluran, mulai dari media sosial hingga kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan agar pesannya bisa diterima oleh semua kalangan.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyebutkan fakta bahwa anggaran kesehatan Kota Bogor pada tahun 2025 masih menyisakan dana sebesar belasan miliar rupiah yang belum terserap sepenuhnya. Menurutnya, dana yang belum terpakai tersebut seharusnya bisa dioptimalkan dan dialihkan untuk mendukung program pencegahan hipertensi yang lebih agresif dan menyeluruh.
Baca juga : Edufair 2026: Jembatan Pelajar Bogor Menuju Pendidikan di Inggris
Selain itu, Dedi juga meminta Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk menyusun peta sebaran kasus darah tinggi di setiap wilayah kelurahan. Menurutnya, data yang rinci berdasarkan wilayah sangat penting agar upaya intervensi kesehatan yang dilakukan nantinya bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Kita tidak bisa menerapkan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah. Kelurahan mana yang memiliki angka prevalensi paling tinggi, di situlah prioritas penanganan harus diletakkan. Saya sendiri akan meminta data rinci ini saat rapat kerja Komisi IV bersama pihak Dinas Kesehatan nanti,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, angka prevalensi hipertensi di Kota Bogor ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, angka prevalensi hipertensi secara nasional pada penduduk berusia 18 tahun ke atas mencapai 34,1 persen.
Sementara itu, Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka prevalensi hipertensi tertinggi kedua di seluruh Indonesia, yaitu mencapai 39,6 persen. Angka-angka ini menjadi gambaran betapa besarnya tantangan penanganan hipertensi yang dihadapi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
