Satusuaraexpress.co | Jakarta — Pembangunan kawasan budidaya udang terintegrasi di Desa Palakahebi dan Asyura (sering dikenal dengan nama lokasi Waingapu), Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) baru mencapai 10 persen. Proyek yang juga sering disebut dengan singkatan WNAP ini bertujuan menjadi model benchmark kebudayaan udang yang terintegrasi dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) sesuai best practices.
“Sampai saat ini, proyek baru mencapai kurang dari 10 persen penyerapan dan sedang dalam tahap percepatan pembangunan, dengan rencana rapat selanjutnya bersama konsorsium yang menangani konstruksi. Target proyeksi produksi adalah 40-50 ton per tahun, yang akan diekspor ke negara-negara seperti China dan Amerika Serikat yang memiliki permintaan tinggi akan udang, ” kata Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya TB Haeru Rahayu, Rabu (1/4/2026).
Haeru menyebut total nilai investasi proyek mencapai 7,2 triliun rupiah, di mana sekitar 7,1 triliun rupiah dialokasikan untuk konstruksi dan manajemen konstruksi. Luas lahan potensial proyek adalah 2.150 hektare, dengan luas lahan yang akan dibangun sekitar 1.361 hektare. Komponen pembangunan meliputi Intake (saluran masuk air), Tandon (waduk penyimpanan air), Kawasan budidaya udang, Instalasi pengolahan air limbah budidaya (IPAL), Fasilitas pendukung kawasan dan Kawasan industri pendukung.
Baca juga : Menteri KKP Selaraskan Pembangunan KNMP Menuju Swasembada Pangan
“Pembangunan direncanakan selesai dalam waktu 2 tahun, dengan target sebagian area dapat dioperasionalkan pada tahun depan, ” ujarnya.
Proyek senilai triliunan ini merupakan kerja sama tiga pihak utama yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta. Selain itu, telah dilakukan sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komisi IV DPR RI, Kementerian Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pertanahan Nasional, PLN, dan lainnya.
“Komponen penyiapan sumber daya manusia menjadi prioritas utama selain pembangunan fisik. Kebutuhan tenaga kerja mencakup tahapan konstruksi, sektor hulu, on-farm, sektor hilir, dan kawasan pendukung, ” ujarnya.
Sementara, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta menambahkan khusus untuk tenaga kerja on-farm, dibagi menjadi 5 level. Tertinggi General Manager dan terendah Operator, anak kolam serta tenaga panen.
“Pendaftaran tenaga kerja telah dibuka sejak bulan Februari 2026 dan akan ditutup pada akhir April 2026. Sampai saat ini, telah ada sekitar 4.414 orang mendaftar melalui aplikasi khusus, dengan 2.333 orang telah melengkapi persyaratan. Sebagian besar pendaftar berasal dari Kabupaten Sumba Timur, dengan sebagian kecil dari luar kabupaten namun masih dalam wilayah NTT, ” terang I Nyoman.
Baca juga : KKP Tingkatkan Pengawasan Mutu Produk Perikanan di Ramadan hingga Idul Fitri 2026
Nantinya, proses seleksi akan dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2026, meliputi tes kesehatan, wawancara, dan psikotes, dengan pengumuman akhir pada pertengahan Juni. Setelah itu, calon tenaga kerja akan mengikuti kegiatan Komando Catatan Strategis (KOMCAT) selama 2 bulan bersama Kementerian Pertahanan (direncanakan September–Oktober 2026) untuk melatih fisik, mental, dan kebersamaan.
“Setelah KOMCAT, akan dilaksanakan pelatihan kelas khusus selama 8–12 bulan sesuai dengan bidang pekerjaan, dengan kurikulum yang disusun bersama pihak swasta, akademisi, dan mitra terkait, ” tuturnya.
Untuk tenaga kerja sektor hulu dan hilir yang membutuhkan kompetensi lebih tinggi, akan dimanfaatkan sumber daya dari politeknik dan satuan pendidikan tinggi yang dimiliki oleh KKP, yang telah dibekali sertifikasi kompetensi sesuai standar kebutuhan industri.
