Satusuaraexpress.co | Jakarta — Pegiat media sosial Herwin Sudikta mengungkapkan pandangannya secara terbuka terkait wacana pemerintah untuk menerapkan sistem pembelajaran daring di sekolah mulai April 2026. Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan berjalan, hal ini memunculkan berbagai pertanyaan dari publik terkait sinkronisasi kedua kebijakan tersebut.
Menurut Herwin, pemerintah saat ini tengah berusaha mengejar berbagai agenda secara bersamaan, mulai dari upaya efisiensi energi hingga menjaga kelangsungan program prioritas.
“Konon ceritanya pemerintah lagi ngejar banyak hal. Sekaligus hemat energi, jaga program unggulan (MBG), dan stabilitas sosial,” ujarnya.
Namun, ia menilai bahwa kondisi tersebut justru membuat sektor pendidikan menjadi pihak yang paling terdampak. “Masalahnya, semuanya pengennya dipertahankan bareng-bareng. Akhirnya yang paling gampang dikorbankan ya pendidikan,” ucapnya dengan nada kesal.
Herwin juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara rencana pembelajaran daring dengan keberlanjutan program MBG yang pada umumnya dilaksanakan dengan berbasis di sekolah. “Sekolah disuruh daring, sementara program MBG yang pelaksanaannya di sekolah tetap jalan tapi tanpa skema jelas,” lanjutnya.
Ia pun menyesalkan arah kebijakan yang dianggap belum matang dari sisi perencanaan. “Kebijakan kayak gini bukan kebijakan yang strategis. Ini tambal sulam yang dipaksa terlihat rapi,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah merencanakan penerapan sistem pembelajaran online di sekolah sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Rapat koordinasi lintas kementerian juga membahas penerapan skema kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN), dengan mengacu pada pengalaman pengaturan mobilitas saat pandemi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data agar tidak mengganggu layanan publik, termasuk sektor pendidikan.
Pemerintah juga tengah membahas distribusi program MBG serta pembiayaan akses internet bagi siswa agar kebijakan efisiensi energi tidak menghambat hak belajar anak-anak. Untuk mata pelajaran yang membutuhkan praktik langsung, pembelajaran tetap akan dilakukan tatap muka.
Kebijakan ini muncul di tengah tekanan geopolitik di Timur Tengah yang telah mengganggu pasokan energi dunia, menyebabkan harga minyak melonjak dan memaksa Indonesia mengambil langkah ekstrem demi menghemat BBM.
Pemerintah juga berupaya menghemat anggaran hingga Rp80 triliun untuk melindungi perekonomian dari dampak konflik tersebut, termasuk melalui percepatan konversi pembangkit listrik dan penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara.
