Satusuaraexpress.co | Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Juda Agung menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Jakarta.
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yang mana Juda menggantikan Thomas Djiwandono yang terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Acara pelantikan diawali dengan pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Juda Agung kemudian mengikuti membaca sumpah tersebut secara bersama.
“Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo diikuti oleh Juda.
Baca juga : KP2MI Pastikan Hak hingga Klaim Asuransi PMI Terpenuhi
Setelah prosesi pelantikan resmi selesai, Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih memberikan ucapan selamat kepada Juda Agung sebagai pejabat yang baru dilantik.
Arahan Presiden Prabowo Subianto
Usai menerima pelantikan, Juda Agung membeberkan arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat ditemui di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan. Menurutnya, Presiden ingin terjalin koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dengan tujuan agar pertumbuhan ekonomi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
“Tentu saja kebijakan di sektor riil, sehingga ini menjadi efektif dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujarnya.
Baca juga : KKP Incar Investasi Biru dari Davos, OIS Bali Disiapkan
Juda menjelaskan bahwa koordinasi yang dimaksud Presiden juga tercermin dari komposisi di tubuh Kementerian Keuangan saat ini. Dengan kehadirannya, Kementerian Keuangan diharapkan memiliki pertimbangan moneter yang kuat dalam pengambilan keputusan.
“Tentu saja, pengalaman saya yang lama di BI, kemudian di otoritas fiskal, ini tentu sinerginya akan lebih baik. Begitu juga Pak Thomas, yang dulunya di otoritas fiskal kemudian di moneter, jadi sinerginya antara dua kebijakan akan lebih baik dibandingkan kalau masing-masing di otoritasnya,” tandasnya.
