Satusuaraexpress.co | Jakarta — Gelombang keresahan yang telah lama terpendam di kalangan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia mencapai titik didihnya. Sebuah aliansi besar pengemudi ojol lintas aplikasi telah mengeluarkan maklumat aksi nasional bertajuk “Kepung Istana Negara” yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 09 Februari 2026.
Massa dari berbagai wilayah diprediksi akan memadati jantung ibu kota mulai pukul 10.00 WIB guna menagih kehadiran negara dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan dan ekonomi yang dialami para mitra.
Aksi ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap sistem kemitraan yang dinilai hanya menjadi tameng bagi perusahaan aplikasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja tanpa harus memenuhi kewajiban perlindungan sosial. Para pengemudi menegaskan bahwa narasi “mitra” selama ini hanyalah semu, sementara dalam kenyataannya, mereka bekerja di bawah kendali algoritma yang ketat namun tanpa kepastian masa depan.
Salah satu poin krusial yang akan disuarakan adalah tuntutan perubahan status hukum dari mitra menjadi Pekerja. Perubahan status ini dianggap sebagai kunci pembuka bagi hak-hak normatif lainnya, seperti perlindungan sosial yang komprehensif dan hak atas Tunjangan Hari Raya (THR) yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan secara pasti.
Baca juga : Kapolda Metro Jaya Kunjungi TPA Maju Bersama, Berikan Penghargaan kepada Pembangunnya
Selain masalah status, para pengemudi menyoroti potongan biaya aplikasi yang dianggap mencekik leher. Mereka menuntut batas maksimal potongan sebesar 10%, jauh di bawah praktik saat ini yang sering kali memotong pendapatan driver hingga tingkat yang tidak masuk akal. Massa juga mendesak penghapusan berbagai sistem internal aplikasi yang dianggap menyengsarakan, seperti skema Argo Hemat, sistem slot, serta kebijakan hub yang memaksa driver bekerja di luar batas kemampuan demi pendapatan minimal.
Yang membedakan aksi kali ini adalah adanya seruan solidaritas yang sangat kuat bagi para pengemudi yang tidak bisa turun langsung ke jalan. Para koordinator aksi secara terbuka memohon kepada seluruh rekan sejawat untuk melakukan aksi “Off-Bid” atau mematikan aplikasi secara massal sebagai bentuk dukungan moral. Langkah ini diambil bukan untuk menghambat rezeki sesama driver, melainkan sebagai pesan keras kepada pihak perusahaan dan pemerintah bahwa tanpa pengemudi, ekosistem ekonomi digital ini akan lumpuh seketika.
Baca juga : Kepala SPPG Harus Membuat Perjanjian Waktu Proses Terbaik MBG dengan Kepala Sekolah Penerima
”Jika istana tertutup telinga, maka jalanan akan berbicara,” demikian bunyi salah satu petikan dalam seruan aksi tersebut. Pesan ini menekankan bahwa perjuangan ini bukan sekadar urusan segelintir orang, melainkan upaya kolektif untuk mengangkat harga diri jutaan pengemudi yang selama ini dianggap sebagai mesin uang semata.
Aksi yang dijadwalkan berawal dari titik kumpul di sekitar Istana Negara ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi Presiden dan jajaran menteri terkait. Pengemudi ojol menuntut payung hukum yang adil dan mengikat—bukan sekadar peraturan menteri yang mudah berubah—untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka.
Hingga berita ini diturunkan, berbagai komunitas ojol di daerah-daerah penyangga Jakarta mulai mengonsolidasikan massa. Pihak kepolisian pun diharapkan dapat memberikan pengamanan yang humanis mengingat besarnya potensi massa yang akan hadir untuk menyuarakan perut yang lapar dan masa depan yang tidak pasti.
