Satusuaraexoress.co | Jakarta – Keputusan politik yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Kedua RI, Soeharto, mendapatkan legitimasi kuat dari kalangan profesional muda. Dalam pandangan Rafly Pagar Bumi, S.H., didampingi rekannya Rosul, bahwa 32 tahun masa jabatan Soeharto harus dilihat sebagai periode emas yang memberikan kesempatan tak tertandingi untuk meletakkan fondasi pembangunan fundamental, sebuah jasa yang pantas diabadikan melalui gelar tertinggi negara.
Ditemui usai siaran dialog, Rabu 12 November 2025, Rafly menegaskan bahwa apresiasi ini harus diberikan tanpa keraguan, berdasarkan jejak rekam nyata yang hingga kini masih bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia.
Legitimasi Sejarah: 32 Tahun sebagai Peluang Pembangunan Maksimal
Menjawab kritik terhadap lamanya masa jabatan Soeharto, Rafli memberikan pandangan yang berbeda. Menurutnya, justru lamanya periode tersebut adalah faktor yang memungkinkan pembangunan nasional dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, sesuatu yang sulit dicapai dalam kepemimpinan yang singkat.
”Bagi saya pribadi, justru karena lamanya beliau menjabat, itulah momen di mana beliau benar-benar membangun bangsa,” ucapnya.
Rafly menambahkan bahwa setiap pemimpin adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Namun, ia menekankan bahwa kontribusi Soeharto sebagai Bapak Pembangunan dalam mengembangkan negara jauh lebih dominan dalam neraca sejarah. Keputusan Prabowo memberikan gelar ini, menurut Rafly, merupakan respons terhadap survei dan sentimen publik yang masih mengenang jasa-jasa tersebut. Pada keberhasilan Soeharto menciptakan kestabilan ekonomi dan ketahanan pangan.
Rafly secara spesifik membandingkan kondisi harga kebutuhan pokok (seperti beras dan bahan bakar) pada era Orde Baru dengan kondisi saat ini. Ia berargumen bahwa pada masa kepemimpinan Soeharto, stabilitas harga pangan terasa lebih terjamin bagi masyarakat, sementara isu krisis moneter hanya dirasakan dampaknya secara signifikan di kalangan “elite global.” Ini menyiratkan bahwa ukuran keberhasilan sejati terletak pada kesejahteraan dan ketenangan rakyat biasa.
Rosul melengkapi dengan data konkret, menyoroti pencapaian luar biasa dalam menjaga pertumbuhan ekonomi hingga 7% dan keberhasilan monumental meraih Swasembada Beras pada tahun 1984. Pencapaian ini menjadi bukti konkret keberhasilan perencanaan pembangunan jangka panjang pada masa itu.
Lebih lanjut, selain fisik dan ekonomi, aspek kestabilan ideologi dan keamanan juga diangkat sebagai kontribusi krusial yang menjustifikasi gelar Pahlawan Nasional. Bahwa pembangunan Soeharto mencakup penguatan ideologi bangsa, yakni Pancasila. Upaya untuk menggalakkan Pancasila (melalui mekanisme seperti P4) diyakini menjadi pondasi yang kokoh untuk mempersatukan bangsa yang majemuk.
Sementara itu, terkait aspek keamanan, diakui bahwa latar belakang militer Soeharto (sebagai Jenderal) telah menciptakan atmosfer negara yang terasa “adem ayem” dan stabil, yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan pembangunan.
Panggilan Kritis bagi Generasi Milenial dan Gen Z
Menyadari bahwa narasi sejarah Soeharto seringkali menjadi bahan perdebatan sengit di media sosial, Rafly dan Rosul secara khusus menyampaikan imbauan kepada generasi muda untuk melakukan studi sejarah secara objektif dan mendalam.”Sebelum kita menilai, paling tidak kita samalah kalau kita kayak mau beli barang, kita pasti lihat review dulu, kita pelajari dulu itu apa. Jadi, kita enggak bisa sembarang menilai,” kata Rosul, mengingatkan Gen Z untuk bersikap kritis dalam menyaring informasi, khususnya yang berkaitan dengan sejarah ideologi dan founding figures bangsa.
Mereka berharap agar generasi saat ini dapat melihat jasa-jasa Soeharto secara utuh dan menjadikannya pelajaran berharga bagi pembangunan masa depan, bukan hanya terpaku pada narasi tunggal kritik semata.
Keputusan Prabowo menganugerahkan gelar ini, menurut Rafly, adalah langkah berani yang didukung oleh ingatan kolektif masyarakat (tercermin dari slogan “Ingat zamanku, toh?”), sekaligus sebuah pengakuan resmi dari negara atas dampak pembangunan Soeharto yang tak terbantahkan.
(ua)
