Satusuaraexpress.co | Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat kini menghadapi tantangan serius dalam tata kelola. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi delapan potensi korupsi dalam pelaksanaan program tersebut dan memberikan tujuh rekomendasi perbaikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025 pada Direktorat Monitoring KPK yang diakses di Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Dalam laporan itu, KPK menjelaskan bahwa program MBG didukung alokasi anggaran yang sangat besar dan mengalami peningkatan signifikan, dari Rp71 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp171 triliun pada tahun 2026.
Namun, besarnya skala program dan anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai. Hal ini menimbulkan risiko akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan.
Baca juga : Modus Penipuan Mengatasnamakan KPK, Empat Orang Diamankan
Delapan Potensi Korupsi yang Ditemukan
KPK mengungkapkan delapan titik rawan yang berpotensi menjadi celah korupsi, antara lain:
1. Regulasi belum memadai: Pengaturan pelaksanaan dinilai belum kuat, terutama dalam mengatur tata kelola dari perencanaan hingga pengawasan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
2. Mekanisme bantuan berisiko: Skema Bantuan Pemerintah (Banper) berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, membuka peluang praktik rente, serta mengurangi porsi anggaran bahan pangan akibat potongan biaya operasional dan sewa.
3. Pendekatan terlalu sentralistis: Peran dominan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai aktor utama dinilai berpotensi meminggirkan peran pemerintah daerah serta melemahkan mekanisme pengawasan dan check and balances.
4. Konflik kepentingan dalam penentuan mitra: Terdapat risiko tinggi dalam pemilihan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur karena kewenangan yang terpusat dan belum jelasnya Prosedur Operasional Standar (SOP).
Baca juga : Eks Kemnaker Ungkap Percakapan dengan Yaqut Cholil di Rutan KPK, Siapkan Rencana Besar
5. Transparansi dan akuntabilitas lemah: Masih banyak kekurangan dalam proses verifikasi dan validasi mitra, penentuan lokasi dapur, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
6. Standar teknis dapur belum terpenuhi: Sejumlah dapur dilaporkan tidak memenuhi syarat teknis yang ditetapkan, yang berpotensi berdampak buruk pada keamanan pangan, termasuk risiko keracunan makanan.
7. Pengawasan keamanan pangan belum optimal: Keterlibatan dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memantau kualitas makanan masih minim.
8. Indikator keberhasilan tidak terukur: Belum adanya parameter yang jelas untuk menilai keberhasilan program, baik jangka pendek maupun panjang, serta belum dilakukan pengukuran awal (baseline) terhadap status gizi penerima manfaat.
Baca juga : KPK Menegaskan Punya Bukti Aizzudin Abdurrahman Terima Uang Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024
Tujuh Rekomendasi Perbaikan dari KPK
Sebagai langkah pencegahan dan perbaikan, KPK memberikan tujuh rekomendasi strategis yang diharapkan dapat ditindaklanjuti segera:
1. Penyusunan regulasi komprehensif: Mendorong penerbitan peraturan pelaksanaan yang mengikat, minimal setingkat Peraturan Presiden, untuk mengatur seluruh aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan serta pembagian peran antar instansi.
2. Peninjauan kembali mekanisme bantuan: Mengevaluasi struktur biaya dan rantai pelaksanaan agar tidak menimbulkan praktik rente dan tetap menjaga kualitas layanan serta porsi bahan pangan.
3. Penguatan peran pemerintah daerah: Menerapkan pendekatan yang lebih kolaboratif agar pengawasan tidak hanya terpusat di tingkat nasional, melainkan juga melibatkan otoritas daerah secara aktif.
4. Kejelasan SOP dan standar layanan: Mempertegas prosedur dan standar dalam penetapan mitra, serta memastikan proses seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
5. Penguatan pengawasan keamanan pangan: Mewajibkan keterlibatan aktif dinas kesehatan dan BPOM dalam pengawasan berkala untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disajikan.
6. Pembangunan sistem pelaporan keuangan yang baku: Menerapkan sistem yang seragam dan terstandar untuk mencegah penyimpangan dana serta memudahkan audit dan pertanggungjawaban.
Baca juga :
7. Penetapan indikator keberhasilan yang terukur: Menentukan parameter evaluasi yang jelas dan melakukan pengukuran awal status gizi sebagai dasar untuk menilai dampak program secara berkelanjutan.
KPK menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disediakan, tetapi lebih pada kekuatan sistem pengawasan, tata kelola yang transparan, dan komitmen semua pihak untuk menjalankan program sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tanpa perbaikan menyeluruh, risiko penyalahgunaan dana dan penurunan kualitas layanan akan semakin besar, sehingga tujuan utama program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai secara optimal.
