Satusuaraexpress.co | Jakarta — Di tengah ketegangan geopolitik yang masih melanda kawasan Teluk Persia, upaya pemerintah Indonesia untuk membebaskan dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang terjebak di wilayah tersebut terus berlanjut.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI kini mengungkapkan bahwa proses diplomasi dengan pemerintah Iran telah memasuki tahap pembahasan hal-hal teknis yang sedang dalam tindak lanjut.
Kedua kapal yang dimaksud adalah Pertamina Pride dan Gamsunoro. Pertamina Pride membawa hampir 2 juta barel minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri dan seharusnya tiba di Cilacap pada 2 April 2026, namun hingga kini belum dapat melewati Selat Hormuz. Sementara itu, Gamsunoro sedang dalam perjalanan dari pelabuhan Khur Al Zubair, Irak menuju Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) untuk melayani pihak ketiga.
Juru Bicara II Kemlu RI Vahd Nabyl Mulachela dalam konferensi pers pada Rabu (8/4/2026) menyatakan bahwa saat ini terdapat beberapa hal teknis yang sedang ditindaklanjuti untuk memastikan keselamatan kapal saat melintas.
“Ini termasuk hal-hal seperti asuransi dan juga kesiapan kru,” ujarnya.
Baca juga : Iran Respons Positif Permintaan RI agar Dua Kapal Tanker Pertamina Bisa Melintas Selat Hormuz dengan Aman
Nabyl juga menegaskan prinsip pemerintah yang ingin memastikan kebebasan navigasi dihormati sesuai dengan hukum internasional.
“Pada prinsipnya tentu kita memastikan ingin meminta agar kebebasan navigasi itu dihormati dan sesuai dengan hukum internasional,” tambahnya.
Sementara itu, Iran sendiri telah berjanji akan membuka kembali Selat Hormuz sebagai bagian dari gencatan senjata selama dua pekan dengan Amerika Serikat (AS). Hal ini menjadi sinyal positif bagi upaya pembebasan kedua kapal tersebut.
Kondisi WNI di Iran dan Wilayah Sekitar
Kemlu saat ini mencatat ada 35 anak buah kapal (ABK) yang berada di kapal-kapal di pesisir Iran. Mereka termasuk di antara sekitar 281 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di wilayah tersebut.
Plt. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah mengatakan bahwa hingga saat ini perwakilan RI di Timur Tengah telah memfasilitasi proses repatriasi mandiri WNI sebanyak 2.285 orang, di luar dari jemaah umroh yang ditarik.
Baca juga : Belum Usai Kasus Pertamina, Kini Terungkap Kasus Mega Korupsi di PLN Sebesar 1,2 Triliun
“Saat ini terdapat 720 WNI yang tertahan karena gangguan penerbangan di berbagai wilayah di Timur Tengah dan sudah dalam penanganan untuk menunggu penerbangan ke Tanah Air,” bebernya.
Selain itu, pemerintah bersama PBB juga telah memfasilitasi pemulangan tiga jenazah prajurit TNI yang bertugas pada misi UNIFIL.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Teheran juga terus melakukan kontak secara berkala dengan para WNI di Iran, baik yang tinggal sebagai residen maupun nonresiden. Terkait rencana evakuasi, KBRI terus memaparkan rencana tahap berikutnya dengan menghubungi WNI yang telah menyatakan siap dievakuasi, dengan penyesuaian terus dilakukan sesuai kondisi terkini.
Koordinasi Intensif dengan PIS
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PIS Vega Pita mengatakan bahwa kedua kapal tersebut masih diupayakan untuk bisa melintasi Selat Hormuz dengan bantuan Kemlu.
“PIS terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kementerian Luar Negeri, yang secara aktif menjalin komunikasi dengan otoritas terkait. Hingga saat ini, upaya diplomasi tersebut terus berjalan,” ujarnya.
Vega menambahkan bahwa bersama Kemlu, PIS terus memantau perkembangan 24 jam sehari dan membahas persiapan teknis agar kedua kapal dapat melintasi dengan aman. Prioritas utama perusahaan saat ini tetap pada keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya.
“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat terselesaikan dengan baik,” tutup Vega.
Hingga saat ini, waktu pasti kapan kedua kapal dapat melanjutkan perjalanan masih belum dapat dipastikan, namun semua pihak terus berupaya maksimal agar proses pembebasan dapat berjalan lancar dan aman.
