Satusuaraexpress.co | Jakarta— Hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan apresiasi kepada pemerintah terkait penanganan isu yang beredar mengenai kemungkinan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik subsidi maupun non subsidi.
Informasi ini disampaikan setelah pemerintah melakukan komunikasi mendalam dengan berbagai pihak, termasuk juga mendengarkan masukan dari DPR RI, dengan Menteri Sekretaris Negara yang mewakili pemerintah dalam menyampaikan kepastian harga BBM, kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (31/3/2026).
Isu tentang adanya penyesuaian harga BBM yang akan berlaku pada tanggal 1 April mendatang telah menyebar di tengah masyarakat. Dampaknya, hari ini tercatat terjadi beberapa antrian kendaraan di beberapa pompa bensin di berbagai daerah. Mengingat hal tersebut, DPR RI bersama pemerintah melakukan klarifikasi untuk menghindari kekhawatiran yang tidak perlu.
“Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM baik yang bersubsidi maupun non subsidi. Artinya, mulai besok tanggal 1 April, harga BBM akan tetap berlaku seperti saat ini. Masyarakat tidak perlu bereaksi dengan panik, melakukan antrian yang tidak perlu, atau bahkan melakukan penimbunan BBM,” ujarnya.
Baca juga : Masyarakat Diimbau Bersiap Hadapi Penyesuaian Harga BBM Per 1 April 2026
Hasil komunikasi dengan pihak pemerintah menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat untuk terus memonitor kondisi dan tetap menjaga kelancaran kebutuhan masyarakat akan BBM. DPR RI juga menyampaikan bahwa telah menyampaikan aspirasi masyarakat terkait hal ini kepada pemerintah, sebagai bentuk pengawasan dan dukungan untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam hasil koordinasi lebih lanjut, pemerintah menegaskan bahwa akan terus fokus menjaga stabilitas harga subsidi BBM dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika ditanya mengenai jangka waktu berapa lama kondisi ini akan tetap dipertahankan, pihak yang berkepentingan menjelaskan bahwa informasi tersebut belum dapat dipastikan dan akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menentukan sesuai dengan perkembangan situasi.
“Terkait dengan adanya rencana pembelian BBM sebagai upaya mengantisipasi kekhawatiran masyarakat, pihak pemerintah menyampaikan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk menerapkannya. Hal ini didasarkan pada kondisi stok BBM yang dinyatakan aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tutupnya.
