Satusuaraexpress.co | Jakarta — Sebagai respons terhadap krisis energi global dan upaya membangun budaya kerja yang lebih baik, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia telah mengambil langkah terobosan dengan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersepeda ke kantor.
Kebijakan ini tidak hanya efektif meredam lonjakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan pegawai dan pengurangan polusi udara, sehingga patut direplikasi oleh wilayah lain.
Kabupaten Bangkalan: Pelopor Gerakan Jumat Bersepeda
Pemerintah Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu pelopor dalam inisiatif ini dengan meluncurkan gerakan Jumat Bersepeda. Kebijakan dirancang bukan sebagai reaksi sesaat terhadap situasi global, melainkan sebagai rutinitas wajib yang bertujuan meningkatkan kebugaran ASN sekaligus menekan polusi udara.
Baca juga : Masyarakat Diimbau Bersiap Hadapi Penyesuaian Harga BBM Per 1 April 2026
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, pada Jumat (27/3/2026) menyampaikan bahwa gerakan ini akan didorong untuk menjadi budaya kerja yang melekat, bukan hanya langkah sementara.
Kabupaten Banyuwangi: Bersepeda Sebagai Mitigasi Ketidakpastian Geopolitik
Langkah inspiratif serupa juga diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjadikan imbauan bersepeda dan penggunaan transportasi umum sebagai kebijakan wajib sebagai bentuk mitigasi menghadapi ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah. Menurutnya, efisiensi energi merupakan tanggung jawab bersama, dan ASN diharapkan dapat menjadi contoh dalam gerakan penghematan energi tersebut.
Kota Mojokerto: Pendekatan Fleksibel dengan Pakaian Kasual
Di Kota Mojokerto, inisiatif bike to work dikemas dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan menyenangkan. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari (Ning Ita), meresmikan gerakan tersebut dengan melonggarkan aturan seragam. Pegawai diperbolehkan mengenakan pakaian kasual atau olahraga setiap hari Jumat agar merasa nyaman saat mengayuh sepeda menuju kantor.
Baca juga : Siaga BBM: Indonesia Diimbau Bersiap Hadapi Tantangan Pasokan Akibat Konflik Timur Tengah
Ia juga mengajak seluruh ASN untuk berkomitmen bersama dalam berangkat kerja dengan bersepeda atau gowes setiap hari Jumat, dalam acara yang diadakan di Lapangan Sasana Abhipraya.
Kabupaten Bojonegoro: Aturan Terukur Berdasarkan Jarak Tempat Tinggal
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan aturan yang lebih terukur dan rasional. Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menerbitkan surat edaran yang memfokuskan program bike to work bagi pegawai dengan jarak tempat tinggal ke kantor di bawah tujuh kilometer. Kebijakan ini disesuaikan agar tidak memberatkan pegawai dengan jarak tempuh yang terlalu jauh.
Kota Malang: Alternatif dengan Angkutan Massal Bagi yang Tidak Punya Sepeda
Pemerintah Kota Malang memberikan alternatif rasional bagi pegawai yang tidak memiliki sepeda. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, pada Kamis (26/3/2026) menjelaskan bahwa ASN tetap bisa berkontribusi dalam penghematan BBM dengan memanfaatkan fasilitas angkutan massal. Ia menyebutkan bahwa TransJatim sudah melayani rute yang lewat sekitar Balai Kota, sehingga mudah diakses oleh pegawai.
Baca juga :
Kabupaten Bogor: Kombinasi Bersepeda dengan Sistem WFH-WFO
Terobosan komprehensif yang layak dijadikan tolok ukur nasional datang dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Melalui Surat Edaran Nomor 000.8.3/578-ORG, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memadukan anjuran bersepeda dengan sistem work from home (WFH) setiap hari Jumat dan work from office (WFO) di hari kerja lainnya.
Tujuannya adalah memastikan kinerja ASN tetap optimal sambil berkontribusi dalam penghematan energi secara nyata. Penerapan sistem ini tidak mengganggu layanan esensial seperti rumah sakit dan penanggulangan bencana, dan diperkuat dengan aturan tambahan seperti pembatasan suhu AC minimal 24 derajat Celcius, optimalisasi penggunaan cahaya matahari, serta penghematan air dan alat tulis kantor.
