Satusuaraexpress.co | Teheran — Di tengah pembicaraan tentang suksesi kepemimpinan Iran setelah wafatnya atau pensiunnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei (yang telah menjabat sejak 1989), salah satu nama yang sering muncul adalah Mojtaba Khamenei, putra kedua sang pemimpin.
Profil Pribadi
Mojtaba Khamenei lahir pada 8 September 1969 di Mashhad, Iran. Ia adalah seorang ulama Syiah yang awalnya berperingkat Hojjatoleslam, dan kemudian dinaikkan menjadi Ayatollah agar memenuhi syarat konstitusional untuk menjabat sebagai pemimpin tertinggi.
Ia dibesarkan dalam lingkungan revolusioner yang sangat dekat dengan struktur kekuasaan negara, dan pernah berpartisipasi dalam Perang Iran-Irak pada akhir tahun 1980-an serta memiliki pengalaman di Basij, kekuatan militer anak muda yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Ia menikah dengan Zahra Haddad-Adel, putri mantan parlemen Gholam Ali Haddad-Adel, dan memiliki tiga anak.
Pendidikan Keagamaan
Pendidikan keagamaannya mencakup studi di hawzah (seminari besar) di kota suci Qom, pusat teologi Syiah di Iran. Di sana ia belajar di bawah sejumlah tokoh ulama konservatif seperti Ayatollah Mohammad-Taqi Mesbah Yazdi, dan pada beberapa kesempatan terlihat aktif dalam kegiatan keagamaan, meskipun tidak sepopuler para pemimpin agama besar lainnya.
Peran Politik dan Koneksi
Mojtaba Khamenei dikenal tidak hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan IRGC, organisasi militer yang memiliki pengaruh besar dalam politik dan keamanan Iran. Ia telah bermain peran di balik layar selama lebih dari 27 tahun dalam membentuk keputusan kebijakan utama, dan dianggap sebagai penghubung penting antara lingkaran militer, agama, dan faksi garis keras.
Pada tahun 2019, Departemen Keuangan AS menghukumnya karena diduga bekerja untuk kepentingan ayahnya tanpa jabatan resmi dan bekerja sama dengan komandan IRGC untuk menekan pemberontakan domestik serta mengembangkan ambisi regional Iran.
Ia juga dikenal sebagai penentang faksi reformis di Iran. Pengaruhnya dipercaya berperan penting dalam pemilihan Mahmoud Ahmadinejad sebagai presiden pada tahun 2005 dan dukungannya terhadap pemilihan ulang Ahmadinejad pada tahun 2009 yang kontroversial.
Perspektif Suksesi
Menurut konstitusi Iran, posisi Pemimpin Tertinggi ditentukan oleh Majelis Pakar, badan ulama yang bertugas memilih pengganti setelah kematian atau pensiunnya pemimpin sebelumnya. Meskipun tradisi Syiah dan norma konstitusional tidak mendukung suksesi berdasarkan garis darah, Mojtaba sering disebut sebagai salah satu kandidat utama.
Pada November 2024, ada laporan yang menyatakan bahwa Majelis Pakar telah memilih Mojtaba sebagai penerus ayahnya setelah dipaksa oleh Khamenei dan perwakilannya, meskipun prosesnya dilakukan dengan sangat rahasia karena kekhawatiran akan kerusuhan publik.
Namun, pada Januari 2026, seorang anggota Majelis Pakar mengumumkan bahwa tiga orang telah dipilih sebagai calon penerus dengan urutan prioritas, dengan Mojtaba dianggap sebagai kandidat utama, meskipun nama-nama tersebut tetap rahasia.
Beberapa analis juga mencatat bahwa ada kandidat lain yang mungkin, seperti Alireza Arafi (saudara karib Khamenei), Sadiq Larijani, dan Hassan Khomeini (cucu pendiri Republik Islam Iran Ruhollah Khomeini).
Beberapa pengamat menilai bahwa penunjukan putra pemimpin tertinggi bisa menimbulkan kritik karena dianggap terlalu mirip monarki, sesuatu yang konstitusi Iran dan tradisi Syiah coba hindari. Namun, dukungan informal dari faksi garis keras dan aparat militer bisa menjadi faktor penting dalam memberikan pengaruh politik kepadanya, sekaligus mencerminkan dinamika kompleks antara agama, militer, dan politik dalam sistem pemerintahan Iran modern.
Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa transisi kepemimpinan mungkin tidak akan berjalan mulus karena konsentrasi kekuasaan di tangan Khamenei dan ketidakpuasan yang tumbuh di kalangan masyarakat Iran.
Singkatnya, Mojtaba Khamenei bukan sekadar putra sang pemimpin tertinggi, tetapi juga tokoh berpengaruh di balik kekuasaan Iran. Meskipun demikian, statusnya sebagai calon pengganti tetap bergantung pada keputusan Majelis Pakar serta dinamika politik internal negara tersebut.
