Satusuaraexpress.co | Jakarta — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan perombakan signifikan dalam struktur birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/12/2025). Pelantikan ini tidak hanya menyoroti posisi kewilayahan, namun juga menyentuh sektor vital seperti kesehatan, kepegawaian, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Salah satu sorotan utama dalam pelantikan ini adalah dikukuhkannya Iin Mutmainnah sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Barat. Iin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, kini memegang komando wilayah Jakarta Barat.
Jelang prosesi pelantikan, Iin langsung menunjukkan gaya kepemimpinan yang merakyat dan taat aturan. Ia memilih menggunakan moda transportasi umum TransJakarta. Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Gubernur yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi publik setiap hari Rabu, sekaligus simbol komitmennya dalam mendukung pengurangan kemacetan di Ibu Kota.
Sebagai birokrat karier yang merintis jalan dari Sekretaris Kelurahan Duren Sawit hingga menjadi Wali Kota, pengalaman Iin diharapkan membawa angin segar bagi penataan Jakarta Barat.
Rotasi Strategis di Sektor Kesehatan dan Kesejahteraan
Selain posisi Wali Kota, Gubernur Pramono Anung juga melakukan penyegaran mendalam di sektor kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Posisi yang ditinggalkan Iin di Dinas PPAPP kini diisi oleh Dwi Oktavia Tatri Handayani. Dwi sebelumnya merupakan sosok kunci di Dinas Kesehatan dengan jabatan Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Kekosongan kursi Wakil Kepala Dinas Kesehatan kemudian diisi oleh Savitri Handayana, yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Pergeseran juga terjadi di manajemen rumah sakit daerah. Purwadi, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan, kini dipercaya mengelola manajerial rumah sakit sebagai Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan. Sebaliknya, Siti Hannah yang sebelumnya menduduki posisi Wakil Direktur di RSUD Tarakan, kini ditarik ke Balai Kota untuk menjabat sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.
Penyegaran di Lini Kepegawaian dan Pemerintahan
Perombakan besar juga terjadi pada badan yang menangani sumber daya aparatur. Premi Lasari, yang sebelumnya bertugas sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Transportasi, kini memegang tanggung jawab besar sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta.
Posisi Kepala BKD yang lama, Chaidir, kini mendapatkan tugas baru sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Transportasi, menggantikan posisi yang ditinggalkan Premi Lasari. Rotasi “tukar posisi” ini dinilai sebagai upaya penyegaran perspektif dalam penanganan isu transportasi dan kepegawaian.
Sementara itu, Dyan Airlangga mendapatkan promosi signifikan. Dari jabatannya sebagai Kepala Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat, ia kini dipercaya memimpin “kawah candradimuka” para ASN Jakarta sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta.
Di bidang organisasi, Hari Nugroho yang sebelumnya menjabat Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya, kini diamanahkan menjadi Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
Penguatan Struktur Wilayah Jakarta Utara
Selain Jakarta Barat, wilayah Jakarta Utara juga mengalami penguatan struktur pimpinan. Fredy Setiawan yang sebelumnya menjabat Sekretaris Kota (Sekko) Administrasi Jakarta Utara, naik jabatan menjadi Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara.
Posisi Sekretaris Kota Jakarta Utara yang ditinggalkan Fredy kemudian diisi oleh Iyan Sopian Hadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.
Rotasi dan pelantikan massal ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi program kerja Gubernur Pramono Anung di tahun 2026, terutama dalam peningkatan layanan publik, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.
Uaa/igo
