Kegiatan penertiban tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Senin, 4 Mei 2026, sekitar pukul 16.00 WIB. Penindakan ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan media online yang menyoroti kondisi jalan di kawasan Jalan Kembangan Selatan Raya Ring Road yang menjadi licin akibat ceceran tanah dari proyek urugan.
Lokasi proyek diketahui berada di area milik PT Pulau Intan, dengan penanggung jawab lapangan bernama Ricki. Berdasarkan hasil pengecekan di lokasi oleh petugas, ditemukan bahwa proyek tersebut belum dapat menunjukkan dokumen perizinan terkait kegiatan urugan tanah. Selain itu, kondisi jalan di sekitar lokasi juga tertutup air hujan, yang memperparah risiko kecelakaan bagi pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor.
“Dari hasil pemeriksaan di lapangan, benar ditemukan adanya aktivitas urugan tanah tanpa kelengkapan izin yang dapat ditunjukkan. Kondisi jalan yang tertutup air hujan membuat permukaan menjadi licin dan berpotensi membahayakan pengguna jalan,” demikian keterangan dalam laporan kegiatan petugas.
Sebagai tindak lanjut, pihak Satpol PP memberikan surat panggilan resmi kepada pemilik atau penanggung jawab proyek untuk hadir di Kantor Satpol PP Walikota Jakarta Barat pada Selasa, 5 Mei 2026 pukul 10.00 WIB. Pemanggilan ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi atas laporan yang masuk sekaligus pemeriksaan terkait legalitas usaha dan izin kegiatan urugan maupun galian tanah yang diduga belum dimiliki.
Kegiatan penertiban tersebut melibatkan sejumlah personel Satpol PP, di antaranya M. Mulyadi selaku Komandan Tim, bersama anggota Anwar, Usman, dan Kusno. Situasi di lokasi dilaporkan dalam keadaan terkendali selama proses pemeriksaan berlangsung.
Tidak hanya fokus pada penindakan proyek, aparat wilayah Kembangan Selatan juga melakukan langkah antisipatif terhadap potensi banjir yang terjadi di kawasan tersebut. Pada Selasa pagi, 5 Mei 2026, sekitar pukul 08.30 WIB, dilakukan kegiatan monitoring banjir di wilayah RW 01 Ring Road Cantiga.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Camat Kembangan yang didampingi oleh Lurah Kembangan Selatan beserta jajaran kelurahan. Hadir pula unsur lintas instansi seperti Dinas Perhubungan, Sumber Daya Air (SDA), Dinas Sosial, Polisi Lalu Lintas, Satpol PP, serta Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Administrasi Jakarta Barat. Selain itu, kegiatan juga melibatkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta staf kelurahan.
Monitoring dilakukan untuk memastikan kondisi genangan air di wilayah tersebut serta mengidentifikasi langkah-langkah penanganan yang diperlukan guna meminimalisir dampak banjir bagi masyarakat. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan upaya koordinasi terpadu dalam menghadapi persoalan lingkungan dan infrastruktur di wilayah Kembangan Selatan.
Pemerintah setempat menegaskan komitmennya untuk terus merespons cepat setiap laporan masyarakat, baik terkait pelanggaran perizinan proyek maupun persoalan lingkungan seperti banjir. Penindakan terhadap proyek tanpa izin diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjaga keselamatan publik, terutama di kawasan padat aktivitas seperti Jalan Ring Road Kembangan.
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi para pelaku usaha agar mematuhi seluruh ketentuan perizinan sebelum menjalankan kegiatan, terutama yang berpotensi berdampak langsung terhadap fasilitas umum dan keselamatan masyarakat. Sementara itu, monitoring banjir akan terus dilakukan secara berkala guna memastikan kesiapsiagaan wilayah dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
