Satusuaraexpress.co | Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus ditutup sementara masih tetap menerima insentif sebesar Rp6 juta setiap harinya dari pemerintah.
Kebijakan ini diambil untuk mendukung berbagai keperluan yang sedang diselesaikan oleh pihak pengelola, termasuk peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pemenuhan standar operasional yang telah ditetapkan. Pernyataan ini disampaikan secara langsung oleh Dadan saat menghadiri pertemuan di Universitas Hasanuddin (Unhas), Selasa (28/4/2026).
Hingga awal bulan April, tercatat sekitar 1.720 SPPG di seluruh wilayah Indonesia yang berada dalam status penutupan sementara, meskipun jumlah tersebut kini mulai berkurang secara bertahap. Dana insentif yang diberikan setiap hari dimanfaatkan untuk melatih karyawan agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar nasional, serta memastikan seluruh fasilitas dan proses operasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga : Transparansi dan Mekanisme Berlapis: Mengurai Polemik Pengadaan Motor Listrik Program Makan Bergizi Gratis
“Mereka harus mengurus berbagai hal lainnya, karyawannya pun dilatih agar mampu melaksanakan tugas sesuai kebutuhan saat ini,” ujar Dadan.
Penutupan sementara ini dilakukan bukan karena kualitas layanan yang buruk, melainkan karena masih ada persyaratan teknis yang belum terpenuhi sepenuhnya.
Beberapa kendala utama yang sering ditemui adalah belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang layak atau belum memiliki Sertifikat Laik Higenis dan Sanitasi (SLHS). Menurut penjelasan Dadan, begitu persyaratan tersebut dipenuhi dan sertifikat diperoleh, SPPG dapat segera dibuka kembali untuk melayani masyarakat.
“Jika IPAL sudah ada dan pendaftaran SLHS sudah selesai, maka operasional dapat dilanjutkan kembali dengan segera,” tambahnya.
Baca juga : BGN Membantah Tuduhan Program MBG Menyerobot Anggaran Pendidikan Rp 335 Triliun
Secara keseluruhan, kualitas layanan yang disediakan oleh SPPG yang sedang ditutup sementara dinilai masih sangat baik, baik dari segi keragaman dan gizi menu yang disajikan maupun sikap pelayanan kepada masyarakat. Dadan pun optimis bahwa sertifikasi yang diperlukan dapat diselesaikan dan diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, bahkan diperkirakan hanya memakan waktu sekitar satu bulan ke depan.
“Kualitasnya sudah bagus, layanannya juga memuaskan. Semoga sertifikatnya segera keluar dalam waktu dekat,” harapnya.
Selain menyelesaikan kendala teknis yang ada, pemerintah juga terus mendorong peran aktif dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk turut menyukseskan program prioritas nasional ini. Salah satu bentuk partisipasi yang diharapkan adalah melalui pembentukan SPPG di lingkungan kampus masing-masing.
