Banten, faktapers.id – Pemerintah Provinsi Banten menjadi sorotan publik setelah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Langkah ini dianggap bertentangan dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong efisiensi anggaran di seluruh tingkat pemerintahan.
Dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2025, terungkap bahwa pengadaan pakaian dinas tersebut mencakup berbagai jenis pakaian, seperti Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Dinas Umum (PDU), dan Pakaian Kenegaraan. Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, menjelaskan bahwa anggaran ini telah dibahas dan dialokasikan sebelum penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Namun, ia menegaskan akan menunggu arahan dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Andra Soni dan Dimyati Kusumah, terkait pelaksanaan anggaran pakaian dinas, mengingat adanya instruksi presiden mengenai efisiensi anggaran.
Keputusan ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, yang menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih bijak dalam menentukan prioritas pengeluaran. Mereka berpendapat bahwa anggaran tersebut sebaiknya dialokasikan untuk program-program yang lebih mendesak, seperti penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, yang menjadi fokus utama dalam instruksi efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi untuk efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan memastikan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Namun, beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa pemangkasan anggaran yang signifikan dapat berdampak pada pelayanan publik dan program-program prioritas lainnya.
Dalam konteks ini, pengalokasian anggaran yang signifikan untuk pakaian dinas diharapkan dapat dievaluasi kembali agar sejalan dengan upaya efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Keseimbangan antara kebutuhan administratif dan prioritas pembangunan daerah menjadi penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.
[]
