Satusuaraexpress.co | Jakarta — Aksi penyampaian aspirasi oleh Peguyuban Masyarakat Betawi Kecamatan Kembangan, dari kawasan CNI hingga Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat pada Kamis (10/9/2026), berlangsung secara tertib dan kondusif.
Aksi ini digelar untuk menyuarakan keberatan atas rencana penataan dan penutupan area parkir di kawasan CNI Kembangan yang dinilai mengancam mata pencaharian sejumlah warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.
Kehadiran Tokoh Pemuda Jakarta Barat, Umar Abdul Aziz, bersama elemen pemuda dan masyarakat menjadi penopang ketertiban selama aksi berlangsung. Ia bersama para tokoh masyarakat berupaya menjembatani komunikasi antara massa dan pihak pemerintah kota, sehingga aspirasi warga dapat difasilitasi dan disampaikan dengan damai tanpa ketegangan.
Dalam penyampaiannya, warga meminta pemerintah tidak hanya melaksanakan penataan dan penertiban, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Mereka mendesak adanya solusi konkret sebelum penertiban diberlakukan secara menyeluruh, serta membuka ruang dialog untuk mencari jalan keluar yang menjaga ketertiban kawasan sekaligus memberikan kepastian penghidupan bagi warga terdampak.
Baca juga : Tokoh Pemuda H. Umar Abdul Aziz Ajak Masyarakat Tangkal Hoaks dan Jaga Kamtibmas
“Kita hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana aspirasi ini dapat diterima dan difasilitasi pemerintah sehingga ada solusi terbaik bagi warga. Kita ingin semuanya berjalan aman, tertib, dan kondusif,” tegas Umar Abdul Aziz.
Ia menambahkan bahwa ketertiban dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat sama pentingnya, sehingga pemerintah dan warga perlu duduk bersama mencari jalan tengah.
Aksi yang dikoordinasikan oleh H. Bento dan Namid tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Setelah aspirasi diterima dan difasilitasi oleh pihak terkait, massa membubarkan diri secara tertib dan situasi tetap aman.
Masyarakat kini berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat segera menindaklanjuti aspirasi tersebut, guna menghasilkan penataan kawasan yang adil, tertib, dan tetap memperhatikan kepentingan warga yang terdampak.
