Satusuaraexpress.co | Jakarta — Pemerintah Kota Jakarta Timur terus menunjukkan kesungguhannya dalam memajukan dunia pendidikan sekaligus menangani masalah anak tidak sekolah. Langkah nyata dilakukan melalui penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun, yang dirancang untuk memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan haknya atas pendidikan yang layak.
Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menyampaikan harapan besarnya terhadap kebijakan ini. Di hadapan para hadirin yang mewakili berbagai instansi terkait, ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun anak yang boleh tertinggal atau putus sekolah.
“Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh anak, mulai dari jenjang prasekolah hingga menengah atas, ” kata Munjirin, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momen penting sebagai bukti nyata komitmen pemerintah daerah. Acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama yang melibatkan berbagai pihak, seperti Balai Penjamin Mutu Pendidikan DKI Jakarta, pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, serta Bunda PAUD Kota Jakarta Timur. Semua pihak bersatu hati untuk memperkuat kerja sama dalam melaksanakan program wajib belajar satu tahun di tingkat prasekolah dan menangani kasus anak tidak sekolah secara lebih efektif.
Baca juga : Pemkot Jakarta Timur Perketat Pengelolaan Sampah Lewat SOP dan Instruksi Khusus
Munjirin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis yang disusun dengan cermat. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah semata, tetapi juga dukungan aktif dari masyarakat. Peran kelompok seperti Tim Penggerak PKK dan Dasawisma dianggap sangat berharga, terutama dalam melakukan pendataan langsung ke rumah warga.
“Melalui kunjungan ini, pihak terkait dapat mengidentifikasi anak-anak yang berpotensi putus sekolah sejak dini, sehingga langkah penanganan dapat segera dilakukan, ” ujarnya.
Selain itu, Munjirin juga mengingatkan tentang tantangan yang sering muncul di lingkungan pendidikan, salah satunya adalah kasus perundungan. Ia menyebutkan bahwa perilaku ini sering menjadi penyebab utama anak merasa enggan untuk melanjutkan sekolah.
Oleh karena itu, pendataan yang akurat dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci utama. Dengan cara ini, tidak ada anak yang luput dari perhatian, dan lingkungan pendidikan yang aman serta nyaman dapat tercipta dengan baik.
Untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini, Pemkot Jakarta Timur berjanji akan terus memberikan dukungan penuh. Dukungan tersebut berupa penguatan berbagai program pendidikan serta alokasi anggaran yang memadai di sektor ini.
Baca juga : Pemkot Jaktim Imbau Pendatang Baru Tanpa Pekerjaan atau Tempat Tinggal Tunda Kedatangan Pascalebaran
“Peningkatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi prioritas utama, mengingat peran guru yang sangat besar dalam membentuk mutu pendidikan, ” terangnya.
Untuk itu, Munjirin mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga warga biasa, untuk bergandengan tangan menyukseskan program ini. Ia percaya bahwa dengan semangat kebersamaan yang kuat, Jakarta Timur dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
Melalui kerja sama yang erat antarberbagai sektor, kebijakan wajib belajar 13 tahun diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka anak tidak sekolah secara signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di ibu kota, terutama di wilayah Jakarta Timur.
