Satusuaraexpress.co | Jakarta — Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Khoirudin, kini menjalani peran baru setelah dicopot dari jabatan Ketua DPRD DKI Jakarta. Meskipun tidak lagi memegang posisi pimpinan dewan, ia menegaskan tetap menjalankan tugas sebagai anggota legislatif dengan penuh tanggung jawab.
“Saya tetap anggota dewan,” ujar Khoirudin dengan tegas.
Ia menjelaskan bahwa perubahan jabatan tidak memengaruhi aktivitasnya sebagai wakil rakyat. Ia tetap hadir di setiap rapat dan menjalankan tiga fungsi utama anggota dewan, yaitu legislasi, pengawasan, serta penganggaran, sebagaimana tugas yang diemban oleh anggota dewan pada umumnya.
Saat ditanya mengenai dinamika proses pergantian jabatan yang kini dipegang oleh Suhud Alynudin, Khoirudin memilih untuk irit bicara. Ia enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait hal tersebut, baik mengenai situasi internal partai maupun proses yang berlangsung di DPRD.
Baca juga : Keselamatan Jadi Prioritas: Khoirudin Minta Kendaraan Angkutan Mudik DKI Dijamin Layak Jalan
“No comment. Tolong tanyakan kepada ketua fraksi PKS DPRD DKI,” katanya singkat.
Pergantian posisi ini sempat menjadi perbincangan publik dan menimbulkan dugaan adanya konflik internal di tubuh PKS. Namun, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ), membantah hal tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan mengganti Khoirudin merupakan hasil pertimbangan matang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.
“Pertimbangan pasti ada, tentu saja sudah dipikirkan dengan matang oleh para pimpinan di DPP. Di PKS, prinsip kami adalah sami’na wa atha’na mendengar dan taat. Jadi jika ada perubahan, kami ikuti,” jelas MTZ pada Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, pergantian ini bukan disebabkan oleh masalah internal, melainkan murni bagian dari upaya konsolidasi dan penyegaran organisasi.
“Tidak ada konflik. Ini semata-mata untuk konsolidasi, memperbarui struktur demi kebaikan masyarakat juga,” tambahnya.
MTZ juga menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari rangkaian restrukturisasi yang dilakukan PKS secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sebelumnya, partai juga telah melakukan pergantian pada posisi Presiden Partai dan Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta.
“Jadi ini adalah satu kesatuan proses penataan organisasi yang wajar,” ucapnya.
Mengenai proses pergantian Ketua DPRD DKI, MTZ menyebutkan bahwa mekanismenya masih berjalan dan membutuhkan sejumlah tahapan formal.
“Harus dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, kemudian dikembalikan ke DPRD, dan kami juga berkoordinasi dengan Gubernur. Selain itu, harus ada rapat paripurna terlebih dahulu. Jadi prosesnya masih memakan waktu,” jelasnya.
Baca juga : Pergantian Ketua DPRD DKI Bukan Akibat Konflik, Melainkan Upaya Konsolidasi Partai
Sementara itu, partai telah menyiapkan peran baru bagi Khoirudin. Berdasarkan Surat Keputusan DPP, ia direncanakan akan menjabat sebagai Koordinator Pembinaan Pejabat Publik PKS di tingkat nasional. Namun, MTZ menegaskan bahwa nomenklatur jabatan tersebut masih bisa berubah sesuai keputusan resmi partai nantinya.
“Koordinator Pembinaan Pejabat Publik PKS. Tapi itu yang saya dengar sejauh ini, namanya mungkin bisa berubah,” katanya.
Penempatan ini dianggap tepat mengingat pengalaman panjang Khoirudin sebagai pejabat publik. MTZ berharap, dengan pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya, Khoirudin dapat menularkan ilmunya serta memperkuat kapasitas kader PKS di seluruh provinsi di Indonesia.
“Beliau sudah lama berkecimpung, jadi kami harap pengalamannya bisa bermanfaat lebih luas. Di posisi baru ini, ruang lingkup kerjanya mencakup seluruh wilayah Indonesia, sehingga kontribusinya bisa lebih besar lagi untuk partai dan masyarakat,” pungkas MTZ.
