Satusuaraexpress.co | Jakarta — Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, resmi mencuat sebagai calon kuat untuk menduduki kursi Walikota Jakarta Selatan. Hal tersebut terungkap setelah ia mengikuti proses uji kelayakan dan kepatuhan dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang digelar oleh DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 14 April 2026.
Rapimgab strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Ima Mahdiah dan Basri Baco, serta Ketua Komisi A, Inggard Joshua.
Dalam sesi tersebut, para pimpinan dewan menyampaikan sejumlah catatan krusial dan tantangan yang kemungkinan besar akan dihadapi jika Syafrin nantinya resmi dilantik.
Tantangan Birokrasi dan Ego Sektoral
Khoirudin menjadi yang pertama menyoroti dinamika birokrasi yang kompleks di Jakarta Selatan. Ia meminta calon walikota ini menyiapkan strategi khusus untuk memecah hambatan, terutama terkait masalah ego sektoral yang sering terjadi di tingkat Suku Dinas (Sudin).
Baca juga : Dishub DKI Jakarta Rencanakan Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan Pasca Banjir
Khoirudin menegaskan tantangan paradoks yang ada. Biasanya, loyalitas aparat di tingkat Sudin cenderung mengarah ke Kepala Dinas pusat. Sementara itu, Walikota adalah pimpinan wilayah yang membutuhkan kecepatan dan koordinasi yang solid.
“Bagaimana cara Pak Syafrin menangani paradoks tadi di tengah kenyataan ego sektoral masing-masing Sudin?” tanya Khoirudin.
Selain itu, pengendalian Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi sorotan utama. Mengingat luasnya wilayah Jakarta Selatan yang mencakup 10 kecamatan dan 67 kelurahan, ketegasan dalam memimpin ribuan ASN dinilai mutlak diperlukan agar kinerja berjalan maksimal.
Kecepatan Penyelesaian Masalah
Berbeda dengan Khoirudin, Wakil Ketua DPRD, Ima Mahdiah, menyoroti perbedaan signifikan dalam kecepatan penanganan masalah. Ia mencontohkan penyelesaian aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum).
Baca juga : Dishub DKI Lomba Mancing di Kedaung Angke Adalah Pelatihan Kesabaran
Menurutnya, di wilayah lain seperti Jakarta Barat proses tersebut bisa selesai dalam waktu enam bulan, namun di Jakarta Selatan seringkali memakan waktu hingga dua tahun lebih dan belum tuntas.
Ima berharap, jika terpilih nanti, Syafrin mampu memutus rantai birokrasi yang lamban tersebut. Penyerahan Fasos-Fasum dinilai sangat krusial bagi kesejahteraan warga, sehingga tidak boleh lagi tertunda.
Meninggalkan Budaya “Peta Konflik”
Sementara itu, Basri Baco memberikan imbauan tegas agar Syafrin mampu mengubah budaya kerja yang selama ini dikenal dengan istilah “peta konflik”.
Basri menegaskan bahwa hal ini bukan isu baru, melainkan masalah yang sering ia temui dan terima aduannya dari masyarakat. Ia berharap kepemimpinan baru dapat menghindari pola-pola yang memicu perpecahan atau hambatan internal.
Transisi dari Teknis ke Wilayah
Tantangan terakhir dan paling mendasar disampaikan oleh Inggard Joshua. Ia menegaskan bahwa memimpin sebuah wilayah sangat berbeda bobotnya dibandingkan memimpin dinas teknis seperti Dishub.
Baca juga : Siapkan 26 Kantong Parkir dan Rekaya Lalu Lintas Saat Malam Pergantian Tahun
Sebagai Kepala Dinas, fokus kerja lebih spesifik pada teknis operasional. Namun sebagai Walikota, tantangannya adalah mengorganisir seluruh elemen di wilayah yang luas.
“Walaupun dengan bobot dan kualitas Pak Syafrin saya lihat cukup solid, tapi bapak belum pernah menjadi pamong, kan?” ujar Inggard menekan, menantang kemampuan adaptasi Syafrin dalam mengelola pemerintahan wilayah.
Sesi uji kelayakan ini menjadi bukti bahwa DPRD menempatkan standar tinggi bagi calon pemimpin Jakarta Selatan, menuntut bukan hanya kemampuan manajerial, tetapi juga ketegasan dan kecepatan dalam bertindak demi pelayanan publik yang lebih baik.
