Satusuaraexpress.co| Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelantikan tersebut mencakup lima wali kota, satu bupati, beserta jajaran kepala dinas.
“Hari ini saya melantik pejabat di DKI Jakarta. Lima wali kota, satu bupati, dan tentunya dengan wakil-wakilnya. Dan kepala dinas, kepala biro yang ada, semuanya kita isi sepenuhnya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini adalah hasil dari proses promosi melalui manajemen talenta, dan rotasi atau mutasi jabatan melalui evaluasi kinerja serta uji kompetensi (job fit) pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga : Kejati DKI Jakarta Tetapkan Sembilan Tersangka Kasus Korupsi PT Telkom
Pelantikan tersebut juga dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, dan Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025 hal Rekomendasi Pengisian dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 365/KG.04, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 TAHUN 2025, serta Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Dalam kesempatannya, Pramono menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam birokrasi. Ia menyebut pelantikan dilakukan setelah seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi, termasuk persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta.
Baca juga : Disdik DKI Keluarkan Edaran Terkait Wisuda di Seluruh Jenjang Pendidikan Tidak Wajib
“Semua syarat sudah terpenuhi. Kami ingin tim Pemprov ini bisa langsung tancap gas menjawab tantangan masyarakat Jakarta,” ungkapnya.
Dari total 61 jabatan yang diisi, Pramono mengatakan, dua posisi masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), yaitu Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kedua jabatan tersebut akan diisi setelah 1 Juni, sesuai dengan aturan promosi jabatan eselon yang hanya bisa dilakukan pada tanggal 1 April atau 1 Juni.
“Dengan pelantikan pada hari ini, kami harapkan sekarang tim balai kota ini, pemerintah DKI Jakarta sudah lengkap, kami akan bekerja lebih serius, lebih menjawab apa yang menjadi keinginan dan tantangan masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pramono menyebut seluruh pejabat yang dilantik diwajibkan menggunakan transportasi umum. Hal ini sebagai bentuk komitmen terhadap program Pemprov DKI yang mewajibkan ASN naik transportasi publik setiap Rabu.
“Semua datang pakai transportasi umum. Saya ingin buktikan apakah mereka benar-benar siap turun ke lapangan dan menjalankan kebijakan ini,” ujarnya.
Pramono juga mengungkapkan rencana percepatan pembangunan sejumlah fasilitas publik, termasuk penyelesaian kawasan Kalijodo, pembangunan taman terpadu di Blok M, dan pengintegrasian patung serta diorama di kawasan Monas dengan jalur MRT.
“Sisa program seperti operasional RTRW dan optimalisasi CCTV akan segera kami rampungkan. Bahkan untuk CCTV, kami akan libatkan pelaku usaha agar lebih hemat dan efektif,” ujarnya.
Baca juga : Hadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Menteri Karding: Arahan Presiden Prabowo Jadi Catatan Penting
Pramono pun mengingatkan seluruh pejabat baru agar tidak terpengaruh oleh praktik percaloan jabatan. “Kalau ada yang mengaku bisa melobi atas nama saya atau Pak Wagub, itu pasti bohong dan harus ditolak,” tegasnya.
Pramono juga mengungkapkan rencana percepatan pembangunan sejumlah fasilitas publik, termasuk penyelesaian kawasan Kalijodo, pembangunan taman terpadu di Blok M, dan pengintegrasian patung serta diorama di kawasan Monas dengan jalur MRT.
“Sisa program seperti operasional RTRW dan optimalisasi CCTV akan segera kami rampungkan. Bahkan untuk CCTV, kami akan libatkan pelaku usaha agar lebih hemat dan efektif,” ujarnya.
Pramono pun mengingatkan seluruh pejabat baru agar tidak terpengaruh oleh praktik percaloan jabatan. “Kalau ada yang mengaku bisa melobi atas nama saya atau Pak Wagub, itu pasti bohong dan harus ditolak,” tegasnya.
