Satusuaraexpress.co | JAKARTA – Komisi V DPR RI telah mengesahkan pagu indikatif anggaran 2025 untuk kementerian dan lembaga, termasuk BMKG yang terkena efisiensi anggaran hingga 50% dari sebelumnya sebesar Rp 2,8 triliun menjadi Rp 1,4 triliun.
BMKG menilai efisiensi anggaran tersebut berdampak pada banyaknya Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati sebab kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga 71%. Jika begitu, kemampuan mendeteksi cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami akan turun dari yang awalnya 90% menjadi hanya 60%.
Selain itu, kecepatan informasi peringatan tsunami dini yang awalnya 3 menit sejak gempa, akan turun menjadi 5 menit atau lebih. Penyebarluasan informasi gempa bumi juga turun sebesar 70%.
Baca juga : Hari Pertama Operasi Keselamatan 2025, Sat Lantas Jakbar Fokus pada Edukasi Pengendara
“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 % menjadi 60 % dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 %,” kata Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin.
Terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi membantah anggaran BMKG dipangkas 50%.
“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” ujar Hasan.
Baca juga : Menkes Wacanakan Iuran BPJS Kesehatan Naik tahun 2026, Masyarakat Makin Terbebani
Hasan menjelaskan, efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto menyasar pada pos anggaran yang tidak terlalu dibutuhkan. Hasan mengklaim kinerja pemerintah tidak akan terpengaruh dengan pemangkasan yang dilakukan.
“Efisiensi yang sesuai arahan presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot,” kata Hasan.
Adapun empat kriteria pos anggaran yang disebut Hasan tidak terkena pemangkasan anggaran, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial. Mitigasi bencana dalam BMKG sendiri merupakan salah satu aspek dalam pelayanan publik, sehingga ia menjamin operasional BMKG tetap berjalan optimal.
“Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” tegas Hasan.
