Satusuaraexpress.co – Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk memberikan klarifikasi dengan dalih pelanggaran UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan saat acara pernikahan anak dari Habib Rizieq Sihab (HRS) menjadi sorotan publik. Bahkan kental dengan nuansa politik.
Pasalnya, di rezim Presiden Joko Widodo terkesan hukum tebang pilih. Salah satu sorotan itu datang dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Abdi Rakyat.
Dikatakan Sekjend Abdi Rakyat, M Setio Ajiono, harusnya aparat kepolisian dapat bersifat adil. Apabila menegakan UU protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Seperti pemanggilan Gubernur disetiap daerah yang dalam pagelaran Pilkada 2020.
“Seharusnya kepolisian juga bertindak memanggil dan mengklarifikasi kepala daerah atau Gubernur atau mencopot Kapoldanyay saat terjadinya perhelatan proses kampanye dalam Pilkada serentak 2020 yang sekarang masih berlangsung. Yang jelas-jelas terjadi kerumunan massa contoh yang terjadi di beberapa tempat yaitu di Solo, Medan, Surabaya dll tapi ini kan tidak dilakukan oleh kepolisian,” terang aji dalam keterangan persnya belum lama ini.
“Jika kepolisian mau adil dan tidak tebang pilih dalam penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) seharusnya kepolisian juga turut memanggil Gubernur Banten dan Gubernur Jabar kenapa?, karena Wilayah Banten dan Jabar menjadi tempat dimana penyambutan kedatangan HRS di bandara dan saat peringatan Maulid Nabi SAW di Megamendung Jawa Barat,” sambungnya.
Menurut Aji, sebagai pengayom masyarakat kejadian ini jangan sampai membuat kepercayan menurun. Karena memandang pihak kepolisian hanya dijadikan alat kekuasaan yang bertindak karena pesanan atau tebang pilih.
“Kita harus sama-sama ikut menjaga marwah kepolisian agar jangan sampai terkesan ikut-ikut bermain politik dan masyarakat juga benar-benar merasakan keadilan yang nyata dan merasa diayomi,” Pungkas pria yang juga mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan akrab di panggil Aji.(*)
