Satusuaraexpress.co | Jakarta – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan sikap tegas merespons pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Gerindra mendesak jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tidak hanya menindak pelaksana di lapangan, tetapi juga membongkar secara tuntas aktor intelektual serta penyandang dana di balik aksi tersebut.
Dalam keterangan resminya, Gerindra menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah cepat Kapolri beserta jajaran Mabes Polri, khususnya Bareskrim dan Divisi Propam, yang bertindak tegas tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun latar belakang institusi para tersangka.
Penyidikan Tidak Boleh Berhenti di Eksekutor
Gerindra menekankan bahwa pengusutan perkara hukum ini harus dilakukan secara transparan, menyeluruh, dan objektif. Penanganan kasus dinilai tidak boleh hanya menyasar pihak yang diduga mengoperasikan perangkat penyadapan secara teknis di lapangan.
“Prinsipnya jelas: usut sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya menangkap pelaksana, tetapi ungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, dan siapa yang membiayai apabila memang terbukti ada keterlibatan mereka,” tegas Gerindra dalam pernyataan resminya, dikitip Satusuaraexpress.co, Kamis, (511/2026).
Bareskrim Polri didorong untuk terus menelusuri seluruh rantai keterlibatan jika ditemukan alat bukti yang mengarah pada pihak-pihak lain di luar tersangka yang sudah diamankan.
Lebih lanjut, Gerindra menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdiri di atas mandat konstitusional rakyat. Oleh karena itu, negara tidak boleh tunduk pada segala bentuk tekanan, intimidasi, maupun praktik intelijen ilegal.
Gerindra menilai tindakan peretasan yang diduga menembus sistem pengamanan komunikasi Kepala Negara sulit dianggap sebagai aksi individu semata apabila terdapat indikasi dukungan secara sistematis.
Proses penyidikan secara profesional dan berbasis bukti (scientific crime investigation) menjadi kunci penting untuk mengungkap kebenaran materiil.
Jaga Kredibilitas Hukum dan Keamanan Negara
Kasus penyadapan terhadap Presiden menjadi perhatian serius publik karena menyangkut langsung simbol negara, keamanan informasi nasional, serta kredibilitas penegakan hukum di Indonesia.
Gerindra meminta aparat penegak hukum untuk tetap bekerja secara independen, objektif, dan tidak tebang pilih. Meski demikian, Gerindra mengingatkan agar seluruh dugaan keterlibatan pihak lain tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga pembuktian sah di pengadilan.
