Satusuaraexpress.co | Jakarta — Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat memutuskan menunda pelaksanaan penertiban lahan parkir di wilayah Kembangan, setelah menerima aspirasi dari masyarakat yang tergabung dalam paguyuban warga dan sejumlah elemen masyarakat setempat.
Penundaan ini dilakukan guna membuka ruang dialog yang konstruktif, sehingga dapat ditemukan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sekaligus menyeimbangkan kepentingan penataan wilayah dan penghidupan warga.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menyampaikan bahwa penataan wilayah memerlukan sinergi dan dukungan dari seluruh pihak, mengingat Jakarta Barat merupakan wilayah yang luas dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 2,5 juta jiwa.
“Jakarta Barat adalah kota yang sangat luas dengan sekitar 2,5 juta penduduk. Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga Jakarta Barat sebagai kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat,” ujarnya, Kamis (10/9/2026).
Baca juga : Iin Mutmainah Perkuat Sinergi Bersama Muspika dan Tokoh Masyarakat Palmerah Jaga Kondusivitas
Iin juga menegaskan bahwa fasilitas umum seperti trotoar dan badan jalan adalah aset milik publik yang harus dijaga dan dikembalikan agar berfungsi sebagaimana mestinya. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kesulitan yang dialami warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas parkir tersebut.
“Penertiban kita tunda mulai hari ini sambil proses dialog. Hari ini merupakan dialog pertama kami dengan masyarakat sebagai bentuk keterbukaan pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh jajaran terkait untuk menampung setiap aspirasi warga dan mencari jalan keluar yang adil dan berkelanjutan.
Baca juga :, Wakil Wali Kota Jaktim Iin Mutmainah Sebut Ada Orang Catut Namanya Untuk Menipu
Langkah pemerintah ini mendapatkan apresiasi dari Tokoh Masyarakat dan Pemuda Jakarta Barat, H. Umar Abdul Aziz memuji sikap terbuka pemerintah yang memilih jalur dialog daripada penindakan semata. Ia berharap persoalan tersebut diselesaikan tidak hanya dengan penertiban, tetapi juga melalui pembinaan terhadap warga yang terdampak.
“Kalau ada permasalahan seperti ini, carilah jalan yang paling baik. Komunikasi dua arah seperti yang dilakukan hari ini sangat bagus,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Karang Taruna Kembangan, Bento, menyampaikan harapan agar warga sekitar dan para pelaku usaha kecil mendapatkan pembinaan serta arahan yang jelas, bukan sekadar penertiban yang memutus mata pencaharian.
“Kami meminta solusi dan arahan. Ini menyangkut mata pencaharian masyarakat. Kami berharap pemerintah bisa membina dan mengarahkan warga,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa warga tetap siap menyampaikan aspirasi kembali jika dalam proses dialog ini tidak ditemukan solusi yang memuaskan, namun tetap berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
