Satusuaraexpress.co | Jakarta — Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada Jumat (1/5/2026), Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) telah menegaskan rencananya untuk menggelar aksi unjuk rasa besar. Kegiatan ini akan dipusatkan di kompleks Gedung DPR RI, dengan estimasi jumlah peserta mencapai 10.000 orang yang berasal dari berbagai elemen mulai dari serikat buruh, kalangan mahasiswa, hingga kelompok masyarakat sipil.
Koordinator lapangan aksi, Sumarno, menyampaikan bahwa kegiatan akan berlangsung sepanjang hari, dimulai pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB. Bagi GEBRAK, peringatan tahunan ini bukan sekadar upacara seremonial, melainkan momentum politik yang strategis.
“Aksi ini merupakan bagian dari konsolidasi gerakan buruh untuk menyuarakan berbagai tuntutan yang dinilai sangat mendesak di tengah dinamika ekonomi dan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini, ” kata Sumarno, Rabu (29/4).
Dengan memusatkan kegiatan di Gedung DPR RI, para peserta ingin menyampaikan tekanan langsung kepada lembaga legislatif agar lebih responsif terhadap nasib kaum pekerja.
Baca juga : DPW Partai NasDem DKI Jakarta Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung Tempo
Sejumlah tuntutan utama menjadi inti dari aspirasi yang dibawa dalam aksi tersebut. Salah satu yang paling mendesak adalah dorongan agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dianggap lebih melindungi hak-hak buruh.
Selain itu, para peserta menuntut penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing yang dinilai merugikan, serta menolak keras praktik pemberian upah murah yang membuat kehidupan pekerja sulit terjamin.
Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menjadi sorotan utama. GEBRAK mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata guna menghentikan ancaman PHK massal yang dikabarkan semakin marak, dipicu oleh berbagai faktor seperti ketidakstabilan situasi global, konflik antarbangsa, hingga kebijakan impor yang kurang menguntungkan industri dalam negeri.
“Tak hanya soal ketenagakerjaan, tuntutan reformasi perpajakan juga disuarakan, antara lain penghapusan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR), bonus tahunan, Jaminan Hari Tua (JHT), hingga jaminan pensiun yang seharusnya menjadi hak penuh pekerja, ” ujarnya.
Baca juga : Komite Eksekutif Partai Buruh Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR/MPR RI
Selain itu, para peserta aksi juga mendorong percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), sebagai langkah nyata melindungi kelompok pekerja yang selama ini sering kali berada dalam posisi rentan dan kurang terjamin haknya. Isu pemberantasan korupsi pun masuk dalam agenda, dengan tuntutan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan untuk memperkuat penanganan tindak pidana korupsi.
Sebelum hari pelaksanaan, pihak GEBRAK telah melakukan koordinasi dengan pihak internal DPR RI, antara lain dengan Kepala Biro Umum, Waluyo, dan Kepala Biro Protokol, Rudi Rohmansyah. Dari hasil pertemuan tersebut, pihak DPR menyatakan telah menerima informasi lengkap mengenai rencana aksi dan akan menyampaikannya dalam rapat internal kepada pimpinan lembaga serta Sekretaris Jenderal DPR RI.
Namun hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai pihak yang akan ditugaskan untuk menerima perwakilan massa. Beberapa opsi masih sedang dipertimbangkan, mulai dari pimpinan DPR RI, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), Komisi IX yang membidangi urusan ketenagakerjaan, hingga perwakilan dari masing-masing fraksi.
Baca juga : Gelombang Aksi Unjuk Rasa Datangi Kantor Kemenaker RI, Ini Tuntutannya
Ketidakpastian ini justru menambah dinamika suasana menjelang hari H. Meski demikian, GEBRAK tetap menegaskan harapannya: agar ada perwakilan resmi DPR yang bersedia hadir dan berdialog langsung dengan para peserta aksi, sehingga berbagai aspirasi yang disampaikan dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh.
Aksi May Day tahun 2026 ini diprediksi akan menjadi salah satu mobilisasi terbesar yang dilakukan oleh kalangan buruh sepanjang tahun. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, gerakan ini tidak hanya mengangkat isu-isu klasik seperti peningkatan upah dan penanganan PHK, tetapi juga membawa agenda yang lebih luas mulai dari perlindungan sosial yang menyeluruh hingga reformasi kebijakan ekonomi yang lebih adil.
Dengan jumlah peserta yang besar serta cakupan tuntutan yang beragam, aksi ini diprediksi akan menjadi sorotan publik sekaligus menjadi ujian nyata bagi pemerintah dan DPR untuk membuktikan keseriusan mereka dalam merespons aspirasi kaum pekerja secara konkret dan berkelanjutan.
