Satusuaraexpress.co | Jakarta — Penghapusan skema P3K paruh waktu dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR RI sempat memicu kegelisahan di kalangan pegawai. Kekhawatiran muncul terkait keberlanjutan status, kontrak kerja, hingga kepastian masa depan mereka sebagai aparatur negara.
Namun, jika dicermati lebih jauh, kebijakan tersebut justru menyimpan peluang besar. Alih-alih menjadi ancaman, revisi UU ASN dinilai membuka jalan menuju skema kepegawaian yang lebih pasti, yakni konversi P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu.
Sebagai catatan, P3K paruh waktu baru diberlakukan pada awal 2025 melalui Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, P3K paruh waktu telah diakui sebagai bagian dari ASN. Mereka mengantongi Nomor Induk Pegawai (NIP), Surat Keputusan (SK), menerima gaji dan tunjangan resmi, serta tercatat dalam sistem ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam draf revisi UU ASN yang sedang dibahas, pemerintah hanya mengklasifikasikan dua jenis ASN, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Tidak ada lagi nomenklatur P3K paruh waktu dalam struktur kepegawaian nasional.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan krusial: bagaimana nasib pegawai yang sudah lebih dulu diangkat sebagai P3K paruh waktu? Apakah kontrak mereka akan dihentikan begitu saja?
Baca juga : Try Out UMJ EXPO 2026, Pendidikan Kampus dan Persiapan UTBK untuk 1.000 Siswa SMA/SMK/MA
Jawabannya tidak sesederhana itu. Justru dengan dihapusnya skema P3K paruh waktu, pemerintah memiliki kewajiban hukum dan administratif untuk menentukan status baru bagi para pegawai tersebut. Dalam perspektif kebijakan, konversi menjadi P3K penuh waktu dinilai sebagai opsi paling rasional dan berkeadilan.
Ada sejumlah alasan kuat mengapa P3K paruh waktu tidak dapat dihapus begitu saja. Pertama, mereka telah memiliki NIP dan SK resmi yang diterbitkan negara. Kedua, seluruh data kepegawaiannya telah masuk dalam sistem ASN yang dikelola BKN.
Ketiga, negara berkewajiban menjamin keberlangsungan status ASN sesuai amanat undang-undang. Mengakhiri status P3K paruh waktu tanpa solusi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administratif.
Selain itu, penghentian massal P3K paruh waktu dan pembukaan rekrutmen baru justru berisiko menambah beban anggaran, menyita waktu, serta mengganggu efektivitas birokrasi. Pemerintah akan kehilangan tenaga yang telah berpengalaman dan memahami ritme kerja instansi.
Konversi P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu dinilai sebagai solusi paling realistis. Peluang ini terbuka dengan sejumlah pertimbangan yang kemungkinan akan menjadi dasar evaluasi pemerintah.
Beberapa syarat yang berpotensi diterapkan antara lain kinerja pegawai, kebutuhan unit kerja terhadap pegawai penuh waktu, serta ketersediaan anggaran di instansi atau pemerintah daerah. Jabatan dengan sifat kerja tetap dan berkelanjutan juga menjadi prioritas.
Profesi seperti guru, tenaga administrasi, tenaga teknis operasional, dan jabatan lain dengan beban kerja rutin dinilai paling berpeluang untuk dikonversi menjadi P3K penuh waktu.
Jika skema konversi ini diterapkan, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pegawai, tetapi juga pemerintah. Selama ini, P3K paruh waktu hanya memiliki kontrak satu tahun, sehingga setiap tahun dihadapkan pada ketidakpastian perpanjangan.
Dengan status P3K penuh waktu, kepastian kerja meningkat, kecemasan pegawai berkurang, dan profesionalisme ASN dapat lebih terjaga. Pemerintah pun tidak perlu melakukan rekrutmen baru karena dapat mengoptimalkan pegawai yang telah berpengalaman dan teruji.
Baca juga : Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
Bagi pegawai yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, peningkatan status ini juga menjadi bentuk penghargaan atas loyalitas dan kontribusi mereka terhadap pelayanan publik.
Dengan demikian, penghapusan P3K paruh waktu dalam revisi UU ASN seharusnya tidak dimaknai sebagai ancaman. Sebaliknya, kebijakan ini dapat menjadi momentum perbaikan sistem kepegawaian nasional agar lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan pemerintah dalam merumuskan kebijakan turunan, khususnya terkait skema konversi dan kepastian status bagi ratusan ribu P3K paruh waktu yang telah atau akan diangkat.
