Satusuaraexpress.co | Sumatera — Keberadaan kayu gelondongan yang mengiringi banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatra Utara (Sumut) akhir-akhir ini semakin menjadi perbincangan hangat di ruang publik.
Setiap kali air membanjiri, kayu-kayu besar yang terbawa dari hulu selalu menjadi bukti yang tak bisa disembunyikan — tanda bahwa di atasnya, ada aktivitas yang mungkin merusak keseimbangan alam. Tak terkecuali di Tapanuli Selatan (Tapsel), di mana bencana terus menerus melanda dengan keeratan waktu yang menyakitkan.
Bupati Tapsel, Gus Irawan baru-baru ini mengungkapkan awal mula upaya pihaknya dalam mencegah bencana alam, tepat setelah banjir bandang melanda kawasan Batangtoru.
Ia akui, kondisi Tapsel beberapa tahun belakangan memang kerap dilanda musibah. Ingat-ingat tahun lalu, tanggal 24 November, banjir bandang tiba di Sipange Siunjam. Kayu-kayu dari hulu melimpah deras, menghancurkan desa dan menelan 2 korban jiwa. Belum sempat menyembuhkan luka, persis menjelang Natal, wilayah Tano Tombangan juga diterjang banjir bandang yang sama — membawa dengannya kayu gelondongan yang menunjukkan adanya penebangan di hulu.
Baca juga : Kementerian P2MI Pastikan Penanganan Cepat atas Pekerja Migran Indonesia Terdampak Kebakaran di Hong Kong
Atas bencana tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapsel segera mengajukan usulan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 28 miliar. Meskipun kemudian hanya disetujui BNPB sebesar Rp 10 miliar, upaya itu belum sempat dimulai, Tapsel kembali terjatuh ke dalam kegelapan.
Kali ini, tiga desa — Garoga, Huta Godang, dan Aek Ngadol — luluh lantak. Rumah-rumah warga hancur lenyap, keluarga terpisah karena ada yang tewas dan masih banyak yang hilang. Khusus di Garoga, banjir bandang bahkan nyaris menghilangkan desa itu sepenuhnya.
Dalam wawancara dengan Tribun-medan.com, Gus Irawan mengurai langkah-langkah yang telah diambil Pemkab Tapsel sebelum terjadinya banjir bandang Batangtoru.
Ia ditemui usai mengunjungi tempat pengungsian warga di Aula Kantor Camat Batangtoru, Sabtu (29/11/2025) malam. Mulanya, kata dia, pihaknya pernah menerima surat pada Juli 2025 lalu dari Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan — awal dari upaya yang mereka lakukan untuk melindungi wilayah dari ancaman bencana yang terus mengintai.
