Satusuaraexpress.co | Malang — Sebuah keputusan penting dan bersejarah sekaligus memicu perdebatan hangat muncul dari Kota Malang. Menanggapi aspirasi yang disampaikan kalangan mahasiswa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, secara resmi menyatakan sikap persetujuannya untuk menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah pemerintahannya.
Langkah ini menjadikan Kota Malang sebagai kota pertama di seluruh Indonesia yang secara tegas mengambil posisi untuk menghentikan program nasional yang mendapat sorotan luas tersebut.
Keputusan ini lahir setelah para mahasiswa menyampaikan harapan dan pendapat mereka terkait pelaksanaan program MBG kepada lembaga DPRD Kota Malang. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Amithya Ratnanggani Sirraduhita secara terbuka menyampaikan kesepakatannya:
“Kami sepakat untuk menghentikan program MBG di Kota Malang.”
Pernyataan itu langsung menjadi pusat perhatian publik, mengingat program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program unggulan pemerintah yang berjalan dengan skala besar dan menjadi sorotan masyarakat di seluruh penjuru negeri.
Baca juga : Dua Siswa SMP Sleman Ciptakan Detektor Kesegaran Makanan, Cegah Keracunan MBG Hanya dalam 5 Detik
Seiring dengan menyebarnya keputusan ini, berbagai tanggapan bermunculan dari kalangan masyarakat luas. Salah satu usulan yang paling banyak dibahas adalah terkait pengalokasian ulang anggaran program MBG yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.
Banyak pihak menilai bahwa dana sebesar itu dapat dialihkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dasar yang hingga kini masih sangat dibutuhkan masyarakat.
Secara khusus, warga menyoroti kondisi jalan-jalan di wilayah perkampungan yang masih banyak mengalami kerusakan, berlubang, dan belum mendapatkan penanganan yang memadai.
Masyarakat berpendapat bahwa alih-alih dialokasikan untuk program MBG, anggaran besar tersebut dapat dipertimbangkan untuk digunakan memperbaiki dan membangun infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, termasuk perbaikan jalan yang rusak dan berlubang di berbagai pelosok desa dan kelurahan.
Di tengah keputusan yang diambil oleh Ketua DPRD Kota Malang ini, berbagai pertanyaan dan pandangan juga terus bermunculan di ruang publik. Ada yang mendukung langkah tersebut dengan alasan efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan, namun tidak sedikit pula yang mempertimbangkan dampaknya bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program MBG.
Keputusan ini pun diprediksi akan menjadi pembahasan yang lebih luas, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, mengingat posisi Kota Malang sebagai kota pertama yang mengambil langkah berani ini terhadap program pemerintah yang berskala nasional.
