Satusuaraexpress.co | Jakarta — Maraknya aksi tawuran antarpelajar yang kembali merebak di sejumlah wilayah DKI Jakarta, mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, hingga Jakarta Selatan, memantik kegelisahan sekaligus kritik tajam dari masyarakat.
Fenomena yang terus berulang ini pun melahirkan pertanyaan mendasar: siapa sesungguhnya yang memikul tanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan generasi muda di Ibu Kota?
Warga menilai persoalan tawuran tidak boleh terus-menerus diposisikan semata-mata sebagai masalah keamanan yang lalu diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Ketika bentrokan terjadi, petugas kepolisian memang turun ke lapangan untuk mengamankan situasi dan meredakan ketegangan.
Namun, langkah pencegahan dini serta pembinaan karakter yang menyeluruh dari pemerintah daerah dinilai jauh lebih utama dan harus jauh lebih diperkuat sebelum kerusuhan meletus.
Muhammad Arif, seorang warga sekaligus pemerhati pendidikan, meminta Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan untuk tidak menutup mata terhadap persoalan yang kian memprihatinkan ini.
Baca juga : Cegah Tawuran Remaja, Camat Ciracas Sulap Kolong Flyover Jadi Ring Tinju
“Jangan sampai polisi terus yang sibuk menangani tawuran, sementara pemerintah daerah hanya muncul setelah kejadian. Ini persoalan pendidikan dan masa depan anak-anak Jakarta,” ujar Arif dengan nada tegas.
Menurutnya, maraknya tawuran yang terus berulang semestinya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Dinas Pendidikan, mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat wilayah.
Video terkait :
Ia pun mempertanyakan apakah sistem pengawasan terhadap pelajar yang selama ini berjalan benar-benar berfungsi di lapangan, atau sekadar menjadi catatan administrasi dan tumpukan laporan di atas kertas.
“Kalau tawuran terus berulang, tentu harus ada evaluasi. Jangan hanya siswa yang diberikan sanksi, tetapi pejabat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan juga harus dievaluasi kinerjanya,” tegasnya.
Sorotan terhadap Penempatan Pejabat Pendidikan
Satu hal yang juga disoroti Arif adalah informasi mengenai pimpinan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat II yang disebut berasal dari unsur Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Menurutnya, informasi tersebut perlu diklarifikasi dan dibuka secara transparan, terutama terkait latar belakang, kompetensi, serta mekanisme penempatan pejabat tersebut.
“Ini bukan soal menyerang pribadi seseorang. Ini soal apakah orang yang ditempatkan di posisi strategis pendidikan benar-benar memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai. Jangan sampai salah menempatkan orang di tempat yang bukan semestinya,” katanya.
Ia meminta Gubernur DKI memastikan setiap jabatan strategis di sektor pendidikan ditempati oleh orang-orang yang mumpuni berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi, bukan karena kedekatan pribadi ataupun pertimbangan lain yang tidak berkaitan dengan profesionalitas.
Baca juga : Polda Metro Jaya Tangkap 937 Pelaku Tawuran hingga Preman dalam Operasi Pekat Jaya 2026
Jangan Hanya Polisi yang Dibebani Tanggung Jawab
Arif menegaskan bahwa penanganan tawuran membutuhkan kerja sama lintas sektor, bukan sekadar menyerahkan urusan kepada aparat keamanan. Kepolisian memang memiliki fungsi menjaga ketertiban umum dan penegakan hukum, namun Pemerintah Provinsi DKI memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam aspek pendidikan, pembinaan karakter, pencegahan, serta pengawasan terhadap pelajar.
“Tawuran bukan muncul tiba-tiba. Ada proses pembinaan, lingkungan, pengawasan sekolah, keluarga, pergaulan dan berbagai faktor lainnya. Kalau hanya menunggu polisi turun setelah tawuran terjadi, berarti pemerintah terlambat,” ujarnya.
Pemberian sanksi yang dirasa ringan kepada pelajar yang terlibat tawuran pun dinilai tidak akan membuahkan hasil apabila tidak disertai evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan di sekolah dan lingkungan pendidikan secara luas.
Arif bahkan mempertanyakan keberanian Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi yang jujur dan berani terhadap jajaran pejabat yang dianggap belum mampu menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.
“Beranikah Gubernur melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap jajarannya? Jangan sampai masyarakat diminta tertib, tetapi pejabat yang memiliki tanggung jawab justru nyaman duduk di ruang ber-AC sementara persoalan di lapangan terus berulang,” kata Arif.
Uang Rakyat, Kinerja Wajib Dipertanggungjawabkan
Arif mengingatkan bahwa seluruh aparatur pemerintah menerima penghasilan dari anggaran negara maupun daerah, yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan warga terhadap kinerja pemerintah adalah bagian dari kontrol publik yang wajar dan berhak disuarakan.
“Mereka bekerja menggunakan uang rakyat. Maka sangat wajar kalau rakyat bertanya, mengkritisi dan menuntut hasil kerja yang nyata,” katanya.
Ia berharap Gubernur DKI Jakarta tidak hanya mengevaluasi siswa yang terlibat tawuran, tetapi juga berani meninjau ulang sistem, pejabat, program, serta pola pembinaan yang selama ini diterapkan.
“Yang harus dibenahi bukan hanya anak-anaknya. Kalau sistem pengawasan dan pembinaannya bermasalah, sistemnya juga harus diperbaiki. Jangan sampai tawuran menjadi rutinitas, polisi menjadi pemadam kebakaran, sementara pemerintah daerah kehilangan arah dalam menangani generasi mudanya,” pungkas Muhammad Arif.
