Satusuaraexpress.co |Maybrat, Papua Barat Daya – Situasi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, menjadi perhatian pemerintah daerah dan aparat keamanan menyusul peristiwa penembakan yang menewaskan tiga warga. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama jajaran TNI-Polri turun langsung menemui masyarakat untuk merespons aspirasi yang disampaikan pascakejadian tersebut.
Pertemuan berlangsung pada Rabu (19/8/2026) sekitar pukul 11.00 WIT hingga selesai di Kabupaten Maybrat. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Audie S. Latuheru, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Slamet Riadi, Kabinda Papua Barat Daya Brigjen TNI (Mar) Hernawan Hadiwijaya, Ketua MRP Papua Barat Daya Alfons Kambu, Ketua DPRD Papua Barat Daya Ortis Fernando Sagrim, Bupati Maybrat Karel Murafer, serta sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat.
Tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan anggota DPRK Maybrat juga hadir dalam pertemuan tersebut. Dialog digelar sebagai bagian dari upaya menjaga situasi tetap aman sekaligus menampung tuntutan masyarakat terkait peristiwa penembakan.
Dalam penyampaian aspirasinya, masyarakat Maybrat meminta agar kasus penembakan tiga warga diusut secara menyeluruh dan transparan. Massa juga meminta penarikan kembali satuan tugas (satgas) TNI nonorganik yang berada di wilayah Kabupaten Maybrat.
Selain itu, masyarakat meminta agar pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses secara hukum. Mereka juga menuntut adanya penyelesaian melalui mekanisme adat Papua Maybrat, termasuk pembayaran denda adat sesuai ketentuan yang berlaku di masyarakat setempat.
Gubernur Tolak Segala Bentuk Kekerasan
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengapresiasi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda Maybrat yang dinilai mampu menjaga aksi penyampaian aspirasi tetap tertib.
Elisa menegaskan bahwa pemerintah daerah menolak segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun masyarakat.
“Atas kejadian ini saya menolak keras atas kekerasan yang ada, maupun dari pihak keamanan ataupun dari masyarakat,” demikian sikap yang disampaikan Gubernur dalam pertemuan tersebut.
Terkait tuntutan penarikan pasukan atau satgas TNI, Elisa menjelaskan bahwa kewenangan tersebut tidak berada di tangan gubernur maupun bupati. Karena itu, pemerintah daerah akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
Ia mengatakan proses penarikan pasukan, apabila menjadi keputusan pemerintah, harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keamanan di wilayah tersebut.
Gubernur juga meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk melakukan investigasi guna mengungkap fakta di balik peristiwa penembakan.
Kapolda Minta Masyarakat Beri Ruang untuk Investigasi
Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Audie S. Latuheru menyatakan kepolisian berkomitmen mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Namun, proses penyelidikan membutuhkan ruang dan waktu agar setiap tahapan dapat dilakukan secara profesional.
Audie mengungkapkan bahwa hingga saat pertemuan berlangsung, pihak kepolisian belum melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Kondisi tersebut terjadi karena kekuatan personel kepolisian dalam beberapa hari terakhir terbagi untuk menangani penyampaian aspirasi masyarakat di Sorong dan Maybrat.
Karena itu, Kapolda meminta masyarakat Maybrat tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada aparat kepolisian bersama jajaran terkait untuk melakukan olah TKP secara menyeluruh.
“Kita belum melakukan olah TKP karena perkuatan anggota terpecah untuk melayani saudara-saudara yang menyampaikan aspirasi selama empat hari terakhir ini di Sorong dan Maybrat,” ujar Audie dalam penyampaiannya.
Menurutnya, olah TKP menjadi salah satu tahapan penting untuk mengumpulkan fakta dan bukti sebelum kepolisian menyampaikan hasil akhir penyelidikan.
Kapolda berharap proses tersebut dapat dilakukan secara lengkap, mulai dari tahap awal hingga selesai, sehingga hasil investigasi dapat dipertanggungjawabka kepada pemerintah, aparat TNI-Polri, masyarakat adat, serta seluruh pihak di wilayah A3 yang meliputi Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat.
Apresiasi Aksi Berjalan Tertib
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia menilai pengamanan internal yang dilakukan masyarakat turut membantu menjaga situasi sehingga aksi berlangsung tanpa adanya perusakan fasilitas.
Pemerintah daerah dan aparat keamanan berharap kondisi kondusif tersebut dapat terus dipertahankan selama proses investigasi berlangsung.
Setelah mendengarkan penjelasan Gubernur Papua Barat Daya dan Kapolda Papua Barat Daya, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan aman dan terkendali.
Pemerintah dan aparat keamanan kini dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan kasus penembakan tiga warga Maybrat dapat diungkap secara transparan, sekaligus menjaga agar proses hukum dan penyelesaian persoalan tidak berkembang menjadi konflik baru di tengah masyarakat.
