Satusuaraexpres.co | Jakarta — Jakarta Selatan selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan paling maju dan prestisius di Ibu Kota. Gedung pencakar langit, kawasan bisnis, pusat kuliner, perumahan elite, fasilitas olahraga hingga sentra hiburan tumbuh hampir tanpa henti.
Namun kemajuan tersebut menyisakan pertanyaan besar ketika persoalan yang dihadapi warga justru berada pada level paling dasar.
Kabel menjulur ke ruang publik, sampah kembali menumpuk, jalan berlubang dan licin, genangan muncul, drainase dipersoalkan, parkir liar menguasai ruang jalan, PJU padam, hingga aktivitas usaha yang menimbulkan keluhan warga.
Persoalannya bukan semata-mata apakah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bekerja atau tidak.
Berbagai program dan penanganan memang dilakukan.
Tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Mengapa sejumlah persoalan yang sudah pernah ditangani kembali muncul?
Inilah yang perlu menjadi perhatian serius Pemkot Jakarta Selatan.
Kota Elite, Tetapi Persoalan Warga Masih Mendasar
Kontras Jakarta Selatan terlihat jelas.
Di satu sisi, kawasan seperti Kuningan, Sudirman, Senopati, TB Simatupang dan Kebayoran Baru menjadi simbol pertumbuhan ekonomi.
Disisi lain, warga masih harus berhadapan dengan kabel yang menjulur, jalan rusak, tumpukan sampah, saluran air bermasalah dan ruang publik yang terganggu kendaraan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan kota tidak cukup hanya dilihat dari gedung tinggi, investasi, pusat bisnis atau pertumbuhan kawasan komersial.
Kualitas sebuah kota justru terlihat dari bagaimana pemerintah mengurus persoalan yang paling dekat dengan kehidupan warganya, diantaranya:
- Jalan yang aman.
- Trotoar yang dapat digunakan.
- Drainase yang berfungsi.
- Sampah yang terkelola.
- Penerangan jalan yang menyala.
- Ruang publik yang tertib.
- Serta pelayanan pemerintah yang cepat dan tepat.
Kabel Menjular, Pengawasan Dipertanyakan
Salah satu persoalan yang kembali mencuat adalah keberadaan kabel berukuran besar yang terlihat menjulur di kawasan Petukangan, Pesanggrahan.
Foto yang beredar menunjukkan aktivitas pekerja membawa gulungan kabel di sekitar ruang yang berdekatan dengan jalan dan aktivitas masyarakat.
Jika aktivitas tersebut merupakan pekerjaan utilitas resmi, tentu jaringan tersebut dibutuhkan.
Namun pemerintah tetap memiliki kewajiban memastikan pekerjaan dilakukan sesuai ketentuan dan tidak membahayakan masyarakat.
Pertanyaan publik sederhana.
Siapa pemilik kabel tersebut?
Siapa kontraktornya?
Apa dasar pekerjaan tersebut?
Apakah terdapat izin dan pengamanan?
Dan yang paling penting:
Siapa yang mengawasi?
Persoalan kabel bahkan bukan hal baru di Jakarta Selatan. Sejumlah lokasi sebelumnya juga pernah menjadi sorotan karena kabel menjuntai atau semrawut.
Artinya, persoalannya tidak lagi sekadar satu titik kabel. Ini menyangkut tata kelola jaringan utilitas di ruang publik.
Jika sudah pernah ditertibkan tetapi kembali semrawut, maka pemerintah perlu mengevaluasi sistem pengawasannya.
Sampah Dibersihkan, Tetapi Mengapa Kembali Menggunung?
Persoalan lain adalah sampah.
Di sekitar Stasiun Pasar Minggu, misalnya, tumpukan sampah kembali menjadi perhatian masyarakat meskipun petugas telah melakukan pembersihan.
Di sinilah pemerintah dan masyarakat sama-sama harus berkaca.
Masyarakat memang tidak boleh membuang sampah sembarangan.
Tetapi pemerintah juga tidak boleh berhenti pada kegiatan mengangkut sampah.
Sebab persoalan sebenarnya adalah mengapa lokasi tersebut terus menjadi titik pembuangan liar?
Jika dibersihkan hari ini dan kembali penuh besok, berarti pendekatan yang dilakukan belum menyelesaikan akar masalah.
Diperlukan kombinasi pengawasan, edukasi, fasilitas, penegakan aturan dan sistem pengangkutan yang efektif.
Membersihkan adalah tindakan. Mencegah agar tidak kembali menjadi tumpukan adalah penyelesaian.
Jalan Berlubang: Jangan Hanya Menghitung Berapa yang Ditambal
Kerusakan jalan juga menjadi persoalan yang tidak boleh dianggap sepele.
Lubang di jalan, terutama yang tertutup air, sangat berbahaya bagi pengendara sepeda motor.
Jakarta Selatan bahkan pernah mencatat ribuan titik jalan berlubang yang harus ditangani.
Namun publik patut mengajukan pertanyaan yang lebih kritis.
Apakah perbaikan tersebut permanen?
Sebab jika jalan kembali berlubang setelah beberapa waktu, maka pemerintah perlu mengevaluasi kualitas konstruksi, sistem pemeliharaan, kondisi drainase serta penyebab kerusakan.
Keberhasilan tidak semestinya hanya dihitung:
“Berapa ribu lubang sudah ditambal?”
Tetapi:
“Berapa banyak jalan yang tetap baik setelah diperbaiki?”
Itulah perbedaan antara pekerjaan administratif dan hasil pelayanan publik
Drainase dan Genangan: Masalah Lama yang Terus Berulang
Banjir dan genangan merupakan persoalan yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Curah hujan memang menjadi faktor.
Namun kapasitas drainase, sedimentasi, sampah, penyempitan saluran, kondisi pompa dan tata ruang juga ikut menentukan..
Karena itu, ketika titik yang sama berulang kali tergenang, pemerintah harus berani melakukan evaluasi.
Jangan sampai setiap hujan besar hanya menghasilkan siklus yang sama:
hujan — genangan — warga mengeluh — petugas datang — air surut — persoalan dilupakan — lalu kembali terjadi.
Kalau siklus tersebut terus berulang, berarti penanganan belum menyentuh akar persoalan.
Parkir Liar Menggerus Ruang Publik
Pertumbuhan kawasan bisnis Jakarta Selatan juga menimbulkan persoalan parkir. Di sejumlah kawasan, kendaraan menggunakan badan jalan dan ruang yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
Trotoar yang semestinya menjadi hak pejalan kaki akhirnya berubah fungsi.
Jalan menyempit.
Kemacetan meningkat.
Dan masyarakat kembali menjadi pihak yang dirugikan..
Penertiban memang dilakukan.
Namun jika parkir liar kembali muncul setelah ditertibkan, pertanyaannya adalah apakah pemerintah hanya melakukan penindakan atau juga menyediakan solusi?
Kawasan komersial membutuhkan perencanaan parkir yang sebanding dengan pertumbuhan aktivitas ekonominya.
Tidak adil jika pertumbuhan bisnis dibiarkan berkembang, sementara beban parkirnya dilempar ke ruang publik. Bisnis Berkembang, Kenyamanan Warga Jangan Hilang
Pertumbuhan usaha olahraga seperti padel dan mini soccer juga memperlihatkan wajah baru Jakarta Selatan. Fenomena ini positif dari sisi ekonomi.
Namun ketika fasilitas komersial berada berdekatan dengan permukiman, potensi konflik dengan warga tidak dapat diabaikan.
Keluhan mengenai kebisingan, parkir dan aktivitas malam hari menunjukkan pentingnya pengawasan pemerintah terhadap dampak usaha.
Pemerintah harus berada di tengah.
Tidak boleh anti-investasi, tetapi juga tidak boleh mengabaikan warga.
Izin usaha bukan berarti pengelola bebas melakukan aktivitas tanpa memperhatikan lingkungan sekitar.
Jalan Gelap, PJU Padam
Penerangan jalan umum merupakan infrastruktur dasar yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
Ketika PJU mati, jalan menjadi gelap.
Ketika kabel PJU rusak atau dipotong, pemerintah harus memiliki mekanisme cepat untuk melakukan perbaikan.
Yang menjadi persoalan adalah seberapa cepat pemerintah mengetahui kerusakan tersebut dan berapa lama masyarakat harus menunggu sampai diperbaiki.
Warga tidak seharusnya dipaksa menjadi sistem monitoring pemerintah melalui media sosial. Jika PJU mati, sistem pengawasan semestinya mampu mendeteksinya tanpa harus menunggu viral.
Pelayanan Pendidikan Juga Tidak Boleh Luput
Persoalan Jakarta Selatan tidak hanya mengenai jalan dan infrastruktur.
Pelayanan sosial, termasuk pendidikan, juga harus menjadi perhatian.
Persoalan penerimaan murid, klasifikasi sosial ekonomi, zonasi dan afirmasi dapat menjadi rumit ketika data administratif tidak sesuai dengan kondisi nyata keluarga.
Di era digital, pemerintah memang membutuhkan data.
Namun data harus digunakan untuk memastikan keadilan.
Jangan sampai keluarga yang seharusnya memperoleh akses justru terhambat karena sistem tidak mampu membaca kondisi mereka secara utuh.
Pelayanan publik harus memudahkan masyarakat, bukan membuat masyarakat harus berulang kali membuktikan bahwa mereka memang membutuhkan pelayanan.
Persoalannya Bukan Pemkot Jaksel Tidak Bekerja
Penting untuk ditegaskan: kritik terhadap Pemkot Jakarta Selatan tidak otomatis berarti menuduh pemerintah tidak bekerja.
Pemerintah tentu melakukan berbagai kegiatan. Akan tetapi ukuran yang lebih penting adalah hasil dan keberlanjutan.
Kalau masalah kembali muncul, pemerintah harus mengevaluasi.
Kalau penertiban tidak bertahan, sistemnya perlu diperbaiki.
Kalau pengaduan terus masuk untuk persoalan yang sama, mekanisme penanganannya harus diperiksa.
Jangan Tunggu Viral
Salah satu persoalan yang patut dikritisi adalah kecenderungan pemerintah bergerak lebih cepat ketika sebuah masalah sudah menjadi perhatian publik.
Padahal pemerintah memiliki struktur hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Artinya, semestinya persoalan di lapangan dapat diketahui lebih awal.
Jangan sampai media sosial menjadi “alarm” utama pemerintah.
Warga seharusnya tidak perlu membuat video viral agar kabel dirapikan.
Tidak perlu menunggu berita agar sampah diangkut.
Tidak perlu menunggu kecelakaan agar jalan diperbaiki.
Tidak perlu menunggu warga jatuh agar permukaan jalan diperiksa.
Tidak perlu menunggu keluhan berulang agar parkir liar ditertibkan.
Pemerintah seharusnya bekerja berdasarkan sistem pengawasan, bukan sekadar berdasarkan viralitas.
Saatnya Pemkot Jaksel Mengukur Ulang Kinerja
Jakarta Selatan membutuhkan evaluasi yang lebih berorientasi pada hasil.
Misalnya:
Jalan diperbaiki — berapa lama bertahan?
Sampah diangkut — apakah titik pembuangan liar hilang?
Kabel ditata — apakah kembali semrawut?
Parkir ditertibkan — apakah pelanggaran kembali terjadi?
Drainase dibersihkan — apakah genangan berkurang?
PJU diperbaiki — apakah sistem pemeliharaannya mampu mencegah padam berulang?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar jumlah kegiatan yang dilakukan.
Jaksel Tidak Kekurangan Program, Tetapi Membutuhkan Konsistensi
Jakarta Selatan tidak kekurangan program.
Yang perlu diuji adalah konsistensi, pengawasan dan keberlanjutan.
Sebab kota yang modern tidak boleh hanya terlihat modern dari pusat bisnisnya.
Modernitas juga harus terasa di gang permukiman, halte, trotoar, pasar, sekolah, jalan lingkungan dan ruang publik.
Jika warga masih harus menghadapi kabel menjulur, sampah menggunung, jalan berlubang, genangan, parkir liar dan penerangan jalan yang mati, maka pekerjaan rumah pemerintah masih panjang.
Pada akhirnya, pertanyaan:
“Pemkot Jakarta Selatan Bisa Kerja?”
bukanlah sekadar provokasi.
Itu adalah pertanyaan publik yang harus dijawab dengan data, transparansi dan hasil nyata..
Karena masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya datang ketika masalah menjadi viral.
Masyarakat membutuhkan pemerintah yang mampu menemukan masalah sebelum menjadi viral dan menyelesaikannya sebelum menjadi keluhan berulang.
Jakarta Selatan boleh menjadi kota elite. Tetapi ukuran keberhasilan pemerintah tetap berada pada hal paling sederhana: apakah warganya merasa aman, nyaman, terlayani dan didengar.[]
