Satusuaraexpres.co | Jakarta – Tokoh masyarakat Jakarta Barat, Umar Abdul Aziz SH MH, membantah keras narasi yang berkembang di media sosial yang menyebut wilayah Jakarta Barat sebagai “Gotham City”, sebuah julukan yang merujuk pada kota fiktif dengan tingkat kriminalitas tinggi dalam kisah Batman..
Menurutnya, pelabelan tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan dan cenderung berlebihan.
Umar menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jakarta Barat saat ini terus menunjukkan perbaikan berkat sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, kepolisian, TNI, serta berbagai elemen masyarakat. Berbagai operasi rutin yang digelar oleh unsur tiga pilar disebut telah memberikan dampak positif terhadap penurunan angka gangguan keamanan di wilayah tersebut..
“Narasi yang berkembang di media sosial terkait Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City’ terlalu berlebihan. Faktanya, setelah operasi rutin kamtibmas yang dilakukan oleh tiga pilar, angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan
Ruang-ruang publik juga tetap ramai dan masih menjadi tempat yang diminati warga untuk beraktivitas,” ujar Umar Abdul Aziz, Rabu (3/6)..
Sebagai Wakil Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta, Umar menilai bahwa penilaian terhadap kondisi suatu daerah tidak dapat hanya didasarkan pada sejumlah kasus kriminal yang viral di media sosial.
Menurutnya, media sosial sering kali hanya menampilkan sebagian kecil dari realitas yang terjadi sehingga berpotensi membentuk persepsi yang tidak utuh di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa Jakarta Barat merupakan wilayah dengan aktivitas masyarakat yang sangat tinggi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan mobilitas yang padat, berbagai persoalan sosial memang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Namun, hal itu bukan berarti seluruh wilayah berada dalam kondisi yang tidak aman.
Umar menilai bahwa masih banyak langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Upaya tersebut meliputi peningkatan patroli, operasi cipta kondisi, pengawasan lingkungan, hingga penanganan cepat terhadap berbagai laporan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan menjaga keamanan suatu wilayah harus dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kerja keras seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya berdasarkan beberapa kejadian yang mendapat sorotan publik.
Dalam kesempatan itu, Umar juga menyoroti pernyataan sejumlah pihak yang dinilai terlalu cepat memberikan penilaian negatif terhadap kondisi Jakarta Barat. Ia mengingatkan bahwa kritik dan masukan memang merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan..
“Sebagai fungsi pengawasan, dewan tentu memiliki hak untuk memberikan masukan dan kritik. Namun perlu juga menunggu proses serta melihat kinerja pemerintah secara objektif. Penanganan kamtibmas tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan waktu, strategi yang tepat, serta kolaborasi berbagai pihak,” katanya.
Lebih lanjut, Umar menjelaskan bahwa persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tantangan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Menurutnya, diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga partisipasi aktif warga dalam menjaga lingkungannya masing-masing.
Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat secara cepat dan tepat. Dengan adanya sinergi yang baik, berbagai potensi gangguan keamanan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Persoalan kamtibmas tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor dan komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, persoalan keamanan dapat ditangani secara lebih efektif,” tuturnya.
Umar juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh stigma negatif yang berkembang di media sosial. Ia berharap warga dapat melihat kondisi Jakarta Barat secara objektif berdasarkan fakta dan realitas yang ada di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan informasi yang viral di dunia maya.
Menurutnya, persepsi yang tidak tepat dapat berdampak pada citra wilayah dan menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban.
Dalam pernyataannya, Umar turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Barat, unsur TNI, serta berbagai elemen masyarakat yang terus berupaya menjaga stabilitas keamanan wilayah. Berbagai program pengawasan lingkungan, patroli wilayah, serta kegiatan pencegahan gangguan keamanan dinilai menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga.
Ia menegaskan bahwa tantangan keamanan memang akan selalu ada di wilayah perkotaan yang padat penduduk seperti Jakarta Barat. Namun, berbagai upaya perbaikan dan pembenahan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan masyarakat..
“Jakarta Barat bukan ‘Gotham City’. Yang ada adalah wilayah yang terus berbenah dan bekerja keras menjaga keamanan serta kenyamanan warganya melalui kolaborasi seluruh unsur pemerintah, aparat, dan masyarakat,” pungkas Umar Abdul Aziz. (ig)
