Satusuaraexpress.co | Jakarta — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dijadwalkan akan melantik sebanyak 891 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Acara pelantikan ini akan berlangsung sore hari di Balai Kota Jakarta, dan menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk melengkapi struktur birokrasi yang masih memiliki kekosongan jabatan.
Dalam keterangannya di Balai Kota, Pramono menjelaskan bahwa pelantikan ini mencakup pejabat dari berbagai tingkatan jabatan. Meskipun ada pejabat eselon II yang dilantik, jumlah terbanyak justru berada di tingkatan eselon III dan eselon IV.
Langkah ini diambil dengan tujuan utama agar seluruh roda organisasi di lingkungan Pemprov DKI dapat bergerak secara optimal, lancar, dan efektif tanpa terhalang oleh posisi yang kosong atau belum terisi.
“Saya memang berkeinginan semua jabatan itu jangan sampai ada yang menganggur atau kosong. Sebab, kinerja organisasi akan tercermin dari bagaimana ia berjalan dengan baik, dan di bawah kepemimpinan saya, posisi pelaksana tugas (plt) sudah tidak ada lagi,” ujar Pramono.
Baca juga : Pelantikan Pramuka Garuda digelar di Lippo Mall Kembangan, Kwarcab Jakbar Fokus Terapkan Urban Scouting
Ia menegaskan, selama memimpin Jakarta, setiap kali ada jabatan yang lowong, pihaknya akan segera mengisinya sehingga tidak ada lagi posisi yang dijabat secara sementara dalam waktu yang terlalu lama.
Hal yang menarik dari momen ini adalah alasan khusus yang disampaikan Pramono terkait pemilihan hari Rabu sebagai waktu pelantikan. Bukan tanpa makna, hari Rabu dipilihnya secara sengaja karena bertepatan dengan kebiasaan masyarakat yang menggunakan transportasi umum pada hari tersebut.
Ia menginginkan para ASN yang baru saja dilantik dapat menempuh perjalanan menggunakan transportasi umum, sekaligus menampilkan identitas budaya khas Betawi.
“Kenapa hari Rabu? Karena saya sengaja melantik pada hari ini supaya ASN yang dilantik naik transportasi umum, dan tampil dengan ciri khas identitas Betawi: mengenakan pakaian ujung serong, encim, dan sebagainya,” ungkap Pramono dengan rinci.
Kebijakan ini tidak sekadar seremonial, melainkan mengandung pesan agar para abdi negara lebih dekat dengan masyarakat, menghargai budaya lokal, serta menjadi teladan dalam penggunaan sarana transportasi publik yang ada di ibu kota. Dengan terisinya seluruh jabatan tersebut, Pramono berharap pelayanan publik di Jakarta dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan maksimal untuk kepentingan warga.
