Satusuaraexpress.co | Jakarta — Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar, bersama sejumlah pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pejabat Tingkat III Pemerintah Kota Jakarta Selatan diketahui berada di Bali baru-baru ini.
Berdasarkan informasi yang terkumpul, kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mengadakan acara perpisahan, mengingat M. Anwar akan mengakhiri masa jabatannya dan memasuki masa pensiun pada bulan Agustus mendatang.
Kegiatan itu berlangsung selama dua hari, dan seluruh peserta baru kembali ke tempat tinggal masing-masing pada hari Minggu (10/5/2026). Suasana acara tampak penuh keakraban dan kenangan, di mana para pejabat saling menyampaikan rasa terima kasih, penghargaan, serta harapan baik atas jasa-jasa dan kinerja yang telah dilakukan M. Anwar selama memimpin wilayah Jakarta Selatan.
Baca juga : Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan Genjot Pengerukan Saluran di Tengah Musim Kemarau
Namun, hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai sumber dana yang digunakan untuk menanggung segala biaya yang timbul selama kegiatan di Bali tersebut, sehingga hal ini masih menjadi pertanyaan bagi banyak pihak.
Kejadian ini terjadi di tengah upaya besar pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran pada periode 2025–2026. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menetapkan sasaran penghematan yang cukup besar, yaitu mencapai sekitar 750 triliun rupiah, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Langkah-langkah yang diambil meliputi berbagai hal, mulai dari pemotongan biaya perjalanan dinas hingga mencapai 50 persen, pembatasan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat upacara atau seremonial, hingga pengalihan dana yang tersisa ke berbagai program yang dianggap lebih bermanfaat dan langsung berdampak bagi masyarakat, seperti program penyediaan makanan bergizi secara cuma-cuma.
Baca juga : Sudinhub Jakarta Selatan Verifikasi 519 Peserta Mudik Gratis Klaster Kedua
Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya keuangan negara sebaik mungkin, tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada rakyat. Hal ini juga sejalan dengan semangat pengelolaan keuangan yang terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan umum.
Namun, adanya kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat Pemkot Jakarta Selatan di tempat yang jauh dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini menimbulkan perbedaan yang cukup jelas dengan arah kebijakan yang sedang digalakkan pemerintah saat ini, sehingga menimbulkan berbagai pandangan dan pertanyaan dari kalangan masyarakat serta pengamat kebijakan.
