Satusuaraexpress.co | Jakarta — Pada hari itu, jalanan dan ruang publik di sekitar Gedung DPR/MPR RI serta kantor kementerian pendidikan di Jakarta menjadi saksi gelombang aspirasi yang bergema dari berbagai kalangan mahasiswa dan pemuda. Berbagai kelompok berkumpul dengan semangat yang sama: menyampaikan tuntutan demi perbaikan nasib bangsa, baik di bidang ketenagakerjaan, hukum, maupun pendidikan.
Di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR RI, aksi dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Aliansi Mahasiswa Pecinta Tanah Air yang dipimpin oleh Raymundus Yoseph Megu membawa serta 40 anggotanya untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Suara mereka mengangkat isu-isu krusial: tuntutan akan upah yang layak, kepastian kerja tanpa beban kontrak yang memberatkan, jaminan kebebasan berserikat, serta reformasi lembaga kepolisian. Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar akses pendidikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, serta kesejahteraan tenaga pendidik ditingkatkan dengan sungguh-sungguh.
Satu jam kemudian, giliran Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Jakarta yang dipimpin oleh M. Zidan Ramdani hadir dengan kekuatan 200 orang. Fokus utama aksi mereka tertuju pada dunia pendidikan: meminta kajian ulang terhadap wacana penghapusan program studi, evaluasi mendalam terkait alokasi anggaran pendidikan yang seharusnya mencapai 20% dari anggaran negara, serta penyusunan kurikulum yang demokratbar
Mereka juga menekankan pentingnya partisipasi aktif tenaga pendidik dan mahasiswa dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan bersama.
Baca juga : Komite Eksekutif Partai Buruh Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR/MPR RI
Menjelang tengah hari, pukul 12.00 WIB, Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia yang dipimpin oleh M. Ardiansyah membawa 150 anggotanya untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menyoroti relevansi program studi dengan kebutuhan dunia industri, menuntut evaluasi total terhadap penggunaan anggaran pendidikan, serta mewujudkan sistem pembelajaran yang ilmiah, bebas biaya, dan demokratis. Selain itu, kelompok ini juga meminta peninjauan kembali program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menekankan perlunya lingkungan pendidikan yang aman dari segala bentuk kekerasan.
Di lokasi yang sama, Gedung DPR/MPR RI, suara aspirasi juga datang dari kelompok lain. Pukul 10.00 WIB, Perhimpunan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara yang dipimpin oleh Zahid Mutawalli Akbar membawa 15 anggotanya untuk menuntut penuntasan kasus skandal penjualan barang bukti narkoba yang melibatkan oknum kepolisian di Sumatera Utara.
Sementara itu, pada pukul 11.00 WIB, Front Aksi Tanah Air yang dipimpin oleh Lefi dengan 20 anggotanya menekankan perlunya percepatan reformasi hukum ketenagakerjaan, kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, serta perlindungan menyeluruh bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Menjelang sore, pukul 14.00 WIB, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI yang dipimpin oleh Josua Alprido hadir bersama 100 anggotanya untuk mendesak reformasi kebijakan pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial, serta peningkatan kesejahteraan seluruh tenaga pendidik.
Baca juga : Gelombang Aksi Unjuk Rasa Datangi Kantor Kemenaker RI, Ini Tuntutannya
Suara yang tak kalah lantang terdengar di depan kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Di sana, berbagai kelompok mahasiswa berkumpul dengan beragam tuntutan yang saling melengkapi.
Kelompok Cipayung Plus Jakarta Selatan yang terdiri dari delapan organisasi mahasiswa hadir dengan 50 anggotanya untuk menuntut pendidikan yang bebas biaya, ilmiah, dan demokratis, sekaligus menolak komersialisasi pendidikan. Mereka juga meminta evaluasi penyaluran bantuan biaya pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru honorer dan dosen, serta menolak kehadiran aparat keamanan di lingkungan kampus.
Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara DKI Jakarta yang beranggotakan 50 orang menekankan perlunya pembentukan satuan tugas khusus untuk memberantas praktik korupsi di dunia pendidikan, audit transparansi penggunaan anggaran, serta perbaikan sistem beasiswa nasional. Sementara itu, perwakilan dari Universitas Indraprasta PGRI kembali menyuarakan pentingnya kebijakan pendidikan yang adil dan peningkatan kesejahteraan pendidik.
Suara dari Universitas Indonesia juga tak kalah tegas. Dengan kekuatan 100 orang, mereka menyoroti beban biaya kuliah yang semakin memberatkan, pemotongan anggaran pendidikan tanpa penjelasan yang jelas, serta kecenderungan perguruan tinggi yang perlahan berubah menjadi sarana pencarian keuntungan semata.
Baca juga : Ratusan Buruh KSPI Gelar Aksi Unjuk Rasa di DPR dan Kemenaker, Ini Tuntutannya
Kelompok yang paling besar jumlahnya di lokasi ini datang dari BEM SI Kerakyatan, yang membawa serta 500 anggotanya. Mereka menegaskan kembali bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama negara, menolak segala bentuk komersialisasi dan liberalisasi dalam sistem pendidikan, serta menuntut jaminan kebebasan akademik dan ruang bagi pemikiran kritis. Evaluasi menyeluruh terhadap program MBG juga menjadi salah satu poin penting yang mereka sampaikan.
Tak ketinggalan, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Banten yang beranggotakan 50 orang hadir untuk menegaskan sikap mereka: hentikan komersialisasi pendidikan, dan wujudkan sistem pendidikan yang adil serta terbuka bagi semua kalangan tanpa terkecuali.
Seluruh aksi ini berlangsung dengan tertib, di mana setiap kelompok menyampaikan aspirasinya dengan bahasa yang tegas namun tetap sopan, berharap agar suara mereka didengar dan menjadi landasan bagi perubahan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.
