Satusuaraexpress.co | Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, baru-baru ini mengemukakan usulan yang menarik perhatian publik: agar pemerintah menanggung seluruh iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh warga negara. Gagasan ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Rabu (15/4/2026), dan kemudian viral di berbagai media sosial melalui potongan video yang tersebar luas.
Menurut Charles, skema iuran yang berlaku saat ini masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Salah satu masalah utamanya adalah mekanisme klasifikasi peserta berdasarkan kemampuan ekonomi yang sering kali menimbulkan ketidakakuratan data.
Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan justru terlewat, sementara yang lain mungkin masuk dalam kategori yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Baca juga : Pemerintah Pastikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan Tetap Stabil pada 2026
“Selama ini kita terus berdebat soal klasifikasi, tapi masalahnya tidak kunjung selesai karena data yang tidak akurat,” ujar Charles.
Ia berpendapat bahwa dengan menggratiskan iuran secara menyeluruh, pemerintah dapat memangkas kompleksitas birokrasi yang selama ini menjadi hambatan. Langkah ini juga diyakini dapat memastikan akses layanan kesehatan menjadi lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
“Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah,” tegasnya.
Dari sisi fiskal, Charles menilai pemerintah sebenarnya memiliki kemampuan untuk menanggung beban tersebut. Ia membandingkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diketahui menyedot anggaran hingga ratusan triliun rupiah.
“Mampu pak, program lain (MBG) malahan dipakai untuk motor trail. Ini untuk kesehatan rakyat,” sindirnya, menekankan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas utama negara.
Baca juga : Pemutusan Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI Secara Tiba-Tiba: Ancaman Bagi Nyawa Pasien Cuci Darah
Berdasarkan perhitungan yang disampaikannya, dari total sekitar 284,6 juta peserta BPJS Kesehatan yang mencakup 98,7% penduduk Indonesia, sekitar 20% atau 58,32 juta orang berstatus nonaktif.
Jika dikelompokkan, terdapat sekitar 225,94 juta peserta yang perlu ditanggung oleh pemerintah. Dengan besaran iuran sekitar Rp42.000 hingga Rp43.000 per orang per bulan, total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp108,8 triliun hingga Rp113 triliun per tahun. Angka ini, menurutnya, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dipenuhi jika ada kemauan politik yang kuat.
Usulan ini pun menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat. Sebagian mendukung karena dianggap dapat meringankan beban ekonomi rakyat dan mempermudah akses layanan kesehatan, sementara yang lain mempertanyakan keberlanjutan anggaran dan dampaknya terhadap kualitas layanan yang diberikan. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan tersebut, sehingga masih menjadi wacana yang terus diperbincangkan.
