Satusuaraexpress.co | Jakarta — Ketua DPRD DKI mengapresiasi atas capaian PT Transjakarta yang telah memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang transportasi publik. Menurutnya, investasi Public Service Obligation (PSO) berdampak besar pada ekonomi publik.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD DKI, Khoirudin menjelaskan bahwa kebermanfaatan anggaran yang telah disepakati melalui skema Public Service Obligation (PSO) sebesar 5,99 persen atau senilai Rp4,8 triliun merupakan salah satu bentuk investasi strategis di bidang transportasi publik, yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta.
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, setiap alokasi investasi sebesar Rp1 triliun untuk pengembangan TransJakarta mampu menghasilkan dampak ekonomi hingga Rp3,2 triliun.
“Ini adalah bentuk imbal balik layanan Pemda kepada masyarakat yang telah membayar pajak,” ucap Khoirudin, Minggu (29/3/2026).
Baca juga : Anggota DPRD DKI : Pendatang Baru Harus Siapkan Diri Sebelum Datang ke Jakarta
Menurutnya, pengeluaran terbesar dalam rumah tangga daerah terdapat di bidang transportasi, sehingga subsidi melalui skema PSO ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh warga.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Pramono Anung mengungkapkan perkembangan TransJakarta selama 12 tahun perjalanan layanannya. Saat ini, cakupan layanan telah mencapai 92,5 persen di berbagai wilayah Jakarta, dengan volume penumpang mencapai 1,4 juta orang per hari angka yang menjadi kontribusi signifikan bagi sistem transportasi ibu kota.
Prestasi TransJakarta juga telah mendapatkan pengakuan di tingkat internasional. Merujuk data dari Time Out, TransJakarta menempati peringkat ke-17 infrastruktur transportasi terbaik di dunia, dan bahkan menjadi yang terbaik kedua di kawasan Asia setelah Singapura.
“Momentum inilah yang harus dijaga. Semakin besar, tentunya harapan publiknya juga semakin tinggi,” ujar Pramono.
Baca juga : Anggota DPRD DKI Hardiyanto Kenneth Sidak Terminal Kalideres, Pastikan Masyarakat Mudik dengan Nyaman
Gubernur Pramono menegaskan pentingnya menjaga kualitas keamanan dan kondisi operasional di lapangan, termasuk melakukan penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Harapan publik semakin tinggi. Tantangan seperti sopir mengantuk, tabrakan, hingga sterilisasi jalur dari kendaraan lain harus ditertibkan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan penuh untuk memberikan teguran dan sanksi tegas bagi operator maupun sopir yang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya.
