Satusuaraexpress.co | Jakarta — Pada hari ini, di depan Gedung Baharkam Polri Kelurahan Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah berlangsung aksi unjuk rasa yang diikuti oleh Aliansi Mahasiswa Giat Aksi dengan jumlah peserta sebanyak 347 orang.
Aksi ini bertujuan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait berbagai permasalahan yang dianggap terjadi dalam institusi kepolisian dan kasus khusus yang menjadi perhatian publik.
Secara keseluruhan, tuntutan yang diajukan meliputi beberapa poin utama:
– Menyikapi tindakan represif yang mengakibatkan siswa MTSn meninggal dunia di Tual, Maluku.
– Mendesak penjatuhan hukuman pidana seberat-beratnya kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab, termasuk polisi yang disebut sebagai pelaku pembunuhan AT dan seluruh aparat yang melakukan tindakan represif.
– Mendesak pencopotan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) dan Dadang Hartanto dari jabatan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Maluku.
– Menuntut pembebasan seluruh tahanan politik yang diklaim telah dikriminalisasi.
– Menuntut penegakan batasan kewenangan dan penarikan anggota POLRI dari jabatan sipil.
– Menuntut hasil konkret Reformasi Polri secara struktural, budaya, dan instrumental dari Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Baca juga : Rangkaian Mahasiswa Bakal Geruduk Mabes Polri Besok, Tuntut Reformasi Total Kepolisian
Alem perwakilan dari UPN Veteran Jakarta menyampaikan bahwa anggota kepolisian yang telah menjalani pendidikan selama empat tahun seharusnya bertugas menjaga negara dan keamanan masyarakat. Dia menegaskan bahwa seluruh biaya operasional kepolisian bersumber dari uang rakyat.
“Kepolisian kita ini sudah membunuh masyarakat, lantas kita harus percaya kepada siapa?” ujarnya.
Menurutnya, setiap tindakan represif tanpa dasar hukum merupakan pengkhianatan terhadap mandat konstitusi, karena aparat negara dibentuk untuk melindungi rakyat. Pewakilan ini juga menekankan bahwa aksi tidak bertujuan melawan individu polisi, tetapi menuntut pembenahan sistem agar tidak ada lagi kekerasan tanpa pertanggungjawaban.
“Negara hukum berarti semua setara di depan hukum termasuk aparat yang menyalahgunakan kewenangan,” tambahnya.
Reformasi kepolisian dipandangnya bukan sebagai ancaman bagi institusi, melainkan jalan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Jika keadilan tidak ditegakkan secara transparan, maka krisis kepercayaan akan semakin membesar dan membahayakan stabilitas negara.
Baca juga : Pemkot Jakbar Siapkan Waduk Seluas 10 Hektare untuk Penanggulang Banjir
Sementara, Bu Susi perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Giat Aksi/ARM menyampaikan dengan meminta maaf kepada petugas polisi yang hadir, menyatakan bahwa dia hanya penasaran dengan peserta aksi yang mengenakan seragam almamater berwarna kuning. Menurutnya, mahasiswa yang turun ke jalan melakukannya karena melihat banyak ketidakadilan dan persoalan di negeri ini.
“Permasalahan yang diaangkat adalah terkait pejabat yang diduga tidak memiliki ijazah sah namun menduduki jabatan tinggi di negara ini. Meskipun telah meminta maaf terlebih dahulu kepada petugas polisi, dia bersama mahasiswa menyuarakan bahwa pejabat harus memiliki ijazah yang sah dan benar-benar telah menjalani pendidikan yang layak, ” ucapnya.
Perwakilan BEM UI menyampaikan bahwa peserta aksi telah merasa muak dengan kondisi yang terjadi dalam institusi kepolisian. Namun, dia menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan kepolisian dibubarkan, hanya ingin institusi ini melakukan perbaikan yang nyata.
“Tapi yang kita lihat sampai hari ini kepolisian malah semakin banyak oknum yang melakukan pelanggaran seperti membunuh,” ujarnya.
